Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjanjikan tahun ini perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) tuntas. “Secara prinsip tahun ini selesai. Tinggal meng-update tiap tahun, orang yang KTP ganda dan orang yang merekam lagi,” katanya di Bandung, Selasa, 22 Agustus 2017.
Tjahjo Kumolo mengatakan perekaman e-KTP sudah menembus 94,31 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 261 juta orang. Masih tersisa 800 ribu penduduk yang identitasnya ganda. “Contoh seorang wanita yang ditahan Malaysia kasus pembunuhan warga Korea. Dia punya e-KTP Tangerang, lalu dia membuat lagi KTP di DKI dengan nama disamarkan. Itu hampir 800 ribuan yang ganda,” katanya.
Menurut Tjahjo, perekaman KTP di pelosok justru relatif lancar. “Yang di kota yang repot, yang tinggal di apartemen. Masih ada sekian ratus ribu dia sekolahnya, kerjanya di luar negeri, dia pulang kalau Lebaran, kalau mau pencoblosan pulang. Ada yang pindah alamat, RT sudah ganti, RW ganti. Kalau di pelosok enggak masalah,” katanya.
Dia mengapresiasi upaya Wali Kota Surabaya yang menerjunkan petugas bermotor malam hari untuk mendatangi rumah-rumah warga guna melakukan perekaman e-KTP. “Di Surabaya habis magrib, Bu Wali nugasin stafnya pakai sepeda motor, 20 orang, door-to-door, selesai. Kalau kemarin terhambat karena kasus hukum,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan saat ini pemerintah sudah mencetak 7 juta lembar blangko e-KTP. “Mudah-mudahan selesai,” tuturnya.
Menurut Tjahjo Kumolo, e-KTP itu salah satunya akan dipergunakan untuk pilkada serentak yang dilakukan sebagian daerah di Indonesia. Pilkada serentak tahun depan misalnya akan diikuti 68 persen warga yang punya hak pilih. “Tahun depan ada 171 pilkada serentak, jumlah pemilihnya 68 persen,” katanya.
