PDIP: RAPBN 2018 Pertarungan Besar Jokowi untuk Pilpres 2019

Reporter

Editor

Budi Riza

Selasa, 22 Agustus 2017 23:00 WIB

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai membagikan 7.500 sertifikat tanah kepada warga di Jakarta, Ahad, 20 Agustus 2017. Aditya Budiman/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, mengatakan RAPBN 2018 menjadi pertarungan besar untuk memenangkan kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu Presiden 2019. Menurutnya, hal itu juga bisa berdampak langsung terhadap kemenangan PDIP.


"Kalau ini gagal, akan sulit bagi PDIP untuk kemudian mempunyai peluang untuk memenangkan Pak Jokowi ataupun PDIP karena relasi langsung antara Pak Jokowi dengan PDIP," kata Eva dalam diskusi bertajuk RAPBN 2018 dan Refleksi Penerimaan Pajak Tahun 2017 di Tjikini Lima Cafe, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017.


Baca: Bendera Indonesia Terbalik, Jokowi Tunggu Permintaan Maaf Resmi



Menurut Eva, RAPBN 2018 membawa tema populis, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan mengurangi celah pembangunan antar-wilayah bagus untuk kampanye.


Advertising
Advertising

"Ini bagus untuk kampanye. Kalau ini enggak tercapai gara-gara pajak dan pendapatan dan lainnya tidak mencukupi, ya, agak repot," katanya.


Baca: Setelah HTI, Jokowi Kaji Pembubaran Organisasi Lain


Menurut Eva, sebagai pendukung Jokowi, dia harus tetap kritis dan waspada atas kebijakan pemerintah Jokowi. Salah satunya adalah dengan memastikan penerimaan pajak bisa tercapai.


Akan tetapi, Eva mengaku merasas khawatir pemasukan pajak cukai, terutama produk rokok tidak bisa mencapai target. Untuk itu, dia mengusulkan pemerintah melakukan terobosan dengan memperluas obyek yang dapat dikenakan pajak cukai.


Menurut Eva, sebelumnya telah ada wacana untuk mengenakan pajak terhadap produk-produk plastik. Hal ini sedang populer di negara-negara maju karena plastik membawa dampak negatif terhadap lingkungan.


"Ada terobosan peluang untuk menambah objek cukai. Sayangnya hanya menjadi wacana misalkan produk-produk plastik," kata Eva.


Selain cukai, menurut Eva, pajak yang perlu dieksplor adalah perdagangan di internet. Kata Eva, terjadi perpindahan transaksi dari dunia nyata ke dunia maya. Oleh karena itu, hal ini harus segera diatur untuk menambah pemasukan pajak.



NUR QOLBI | BUDI R

Berita terkait

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

14 hari lalu

Kilas Balik Sengketa Pilpres atau PHPU 2019, Putusan MK Tolak Seluruh Permohonan Prabowo - Sandiaga Uno

Sengketa Pilpres 2024 tengah dibacakan MK. Pada PHPU 2019, putusan MK menolak seluruh permohonan Prabowo - Sandiaga Uno.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

15 hari lalu

Kilas Balik Putusan Sengketa Pilpres 2014 dan 2019

MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres 2024 pada Senin, 22 April 2024. Seperti apa putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014 dan 2019?

Baca Selengkapnya

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

49 hari lalu

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024: Begini Pengumuman Hasil Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Di Pilpres 2014, KPU melakukan rekapitulasi suara pada sore hari, sementara Pilpres 2019 rekapitulasi suara dilakukan pada waktu dini hari.

Baca Selengkapnya

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

20 Februari 2024

Jejak Yusril Ihza Mahendra dalam Sengketa PHPU: Pilpres 2019 Lawan Prabowo, Pilpres 2024 Bela Prabowo

Yusril Ihza Mahendra pada Pilpres 2019 bela Jokowi, dan pada Pilpres 2024 menjadi tim hukum Prabowo. Berikut rekam jejaknya.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Sengketa Pilpres 2024 Bakal Maju ke MK? Begini Jejak PHPU Saat Pilpres 2019

Pilpres 2024 tampaknya akan disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sengketa Pilpres terjadi juga pada Pilpres 2019, seperti apa?

Baca Selengkapnya

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

20 Februari 2024

Yusril Ihza Mahendra Pimpin Tim Pembela Prabowo-Gibran di MK, Dulu Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin Saat Pilpres 2019

Yusril Ihza Mahendra pimpin tim pembela Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 untuk hadapi sengketa di MK. Pilpres 2019, ia kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

18 Februari 2024

Kompetitor Jadi Kolaborator, Kilas Balik Persaingan Prabowo-Jokowi saat Pilpres 2014 dan Pilpres 2019

Kilas balik rivaitas Prabowo dan Jokowi saat Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Akhiornya, kompetitor jadi kolaborator.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

6 Februari 2024

Mahfud Md Fokus Jaring Suara di Jawa Timur, TPN Bilang Masyarakat Rindu karena Pernah Gagal jadi Cawapres 2019

Mahfud Md fokus menjaring suara di Jawa Timur. Masyarakat di sana sekarang merindukannya sebagai cawapres yang sempat gagal dipilih Jokowi pada 2019.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Ganjar Ungkap Status Persahabatannya dengan Jokowi

15 Januari 2024

Prabowo-Ganjar Ungkap Status Persahabatannya dengan Jokowi

Prabowo sebut dua kali menjadi rival Jokowi. Namun, Prabowo mengaku mereka tak pernah saling membenci. Bagaimana persahabatan Ganjar dan Jokowi?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ungkit Ucapan Jokowi saat Debat Capres 2019: Persahabatan Kita Tidak Akan Putus

15 Januari 2024

Prabowo Ungkit Ucapan Jokowi saat Debat Capres 2019: Persahabatan Kita Tidak Akan Putus

Prabowo Subianto mengungkit kembali ucapan rivalnya pada debat pilpres 2019, Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya