PAN: Pemerintah Tidak Serius Tangani Pelanggaran HAM Berat
Reporter
Editor
Kamis, 28 Desember 2006 20:48 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Partai Amanat Nasional menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla tidak serius menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia. Sementara pemberantasan korupsi masih tebang pilih'.“Perlu pengadilan HAM ad hoc agar memenuhi prinsip keadilan bagi keluarga korban,” kata Sekretaris Jenderal PAN Zulkifli Hasan, Kamis (28/12) dalam refleksi akhir tahun 2006 pemerintahan SBY – JK di rumah makan Bebek Bali, Senayan, Jakarta. PAN mendesak Presiden sebagai kepala negara berperan lebih jauh dengan melakukan intervensi untuk memutus kebuntuan antarlembaga negara dan pemerintah. Kebuntuan itu dinilai justru membuat arah penegakan hukum dan HAM makin tidak jelas. Zulkifli Hasan mengatakan, partainya mendukung pemerintah membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc kasus penghilangan paksa aktifis 1998 yang hingga kini tak tahu nasibnya. Saat ini mekanisme penyelesaian kasus HAM dinilai tidak memadai. Menyangkut kasus kematian aktifis HAM Munir, PAN mendesak pemerintah serius dan maksimal menuntaskan. Kasus ini dinilai telah memperburuk citra Indonesia di mata dunia. ERWIN DARIYANTO
