Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi, mengatakan tidak ada yang salah dengan rencana pertemuan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong dengan Presiden Joko Widodo Jokowi. Menurut dia, kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan kenegaraan.
"Masa tidak boleh (Mau berkunjung)?" kata Johan di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2017. Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi itu menyatakan dalam pergaulan dunia internasional hal itu merupakan sesuatu yang lumrah, suatu negara menerima kunjungan dari negara yang menganut paham komunis.
Ia berharap ideologi suatu negara tidak perlu dipertentangkan dalam konteks pertemuan bilateral. Johan menuturkan dalam sebuah negara selalu ada partai yang mendominasi dan duduk di pemerintahan. Ia menilai merupakan hal biasa bila ada petinggi partai yang datang berkunjung ke suatu negara. "Sebuah negara dengan partai yang berkuasa mengunjungi, apa yang dipersoalkan?" kata dia.
Kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Presiden Jokowi dijadwalkan menerima kedatangan Sekjen Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong. Ia menegaskan agenda tersebut merupakan kunjungan resmi kenegaraan. "Kunjungan ini digunakan untuk merekatkan hubungan bilateral kita dengan Vietnam," kata Retno.
Tidak hanya bertemu dengan Presiden Jokowi, Nguyen Phu Trong juga akan bertemu dengan para pimpinan DPR, MPR, dan DPD. "Tidak ada hubungannya dengan ideologi negara Vietnam, yaitu komunis," ucap Menteri Retno.
