TEMPO.CO, Jakarta -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Ekonomics and Finance, Enny Sri Hartati, mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo mesti melakukan efisiensi anggaran jika ingin mencapai target 5,4 persen pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

"Efisiensikan anggaran seperti belanja pegawai dan item perjalanan dinas," kata Enny, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Baca: INDEF: RAPBN 2018 Tiket Presiden Jokowi di 2019

Menurut Enny, banyak anggaran dinas yang disisipkan di belanja barang, pegawai sampai belanja operasional. Padahal, jika diefisiensikan di sistem anggaran, ini dapat menghemat pengeluaran.

"Tapi, ini kan semuanya disisip-sisipkan. Semuanya ada perjalanan dinas," kata Enny.

Baca: Gubernur BI Sambut Baik Asumsi Ekonomi 2018

Selain itu, tahun depan gaji pegawai dikeluarkan per jenis, bukan per fungsi. Hal itu, kata dia, dilakukan pemerintah agar tidak terus dikritisi. Sehingga, pemerintah menyamarkan anggaran tersebut.

Selain itu, Enny memegang data anggaran 2016, yang menurutnya tidak realistis. Pada anggaran 2016, anggaran belanja langsung pengawai gaji PNS Rp 37 triliun, tunjangan PNS Rp 23 triliun dan tunjangan umum dan provesi Rp 37 triliun.

Menurutnya, tunjangan dan gaji itu bisa mendongkrak daya beli masyarakat karena ada ribuan PNS. Namun, kata dia, bandingkan dengan tunjangan khusus dan beban PNS yang mencapai Rp 51 triliun.

"Padahal, tunjangan khusus hanya diberikan kepada beberapa pejabat, yang tidak mungkin eselon 3 dan 4. Tapi, (tunjangan itu) untuk eselon 1," kata Enny. "Yang menikmati jumlah tunjangan khusus itu sedikit, tapi angkanya melebihi gaji PNS.”

Selain itu, Enny juga menyoroti besaran uang pensiun yang mencapai Rp 93 triliun. Jika uang sebesar itu untuk investasi, menurutnya, seharusnya tidak setiap tahun pemerintah menambah beban Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.

"Sebab, dana pensiun belum jelas. Dikeluarkan sekarang, tapi pensiunya masih lama. Itu kan (waktunya) masih panjang," kata Enny.

Menurut Enny, "Kalau dana pensiun itu diinvestasikan ke sektor produktif pasti tata keuangan akan lebih efisien." Menurutnya lagi, untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, pemerintah mesti merestrukturisasi anggaran dengan baik. "Salah satnya perjalanan dinas yang perlu diefisiensi."

Dia menambahkan efisiensi merupakan cara terbaik dari pada menambah utang untuk membangun infrastruktur. "Untuk apa meminta menambah pengeluaran pemerintah, tapi dibayar dengan hutang, bukan dengan pajak," ujarnya.

"Ini akan membenani fiskal yang akan bertambah bukan hanya periode berikutnya, tapi sekarang."

Selain itu, Enny mencatat pada 2017 beban bunga dan cicilan hutang Indonesia telah mencapai 16,81 persen. Sementara belanja modal yang didalamnya untuk pembangunan infrastruktur baru 15,25 persen

"Artinya bahwa selama ini utang untuk infrastruktur lebih besar. Efisiensi menjadi cara untuk meningkatkan stimulus ekonomi tahun depan," kata Enny.

IMAM HAMDI