Gedung DPR Dibandingkan dengan BPK, Berikut Perbedaannya

Reporter

Jumat, 18 Agustus 2017 18:38 WIB

Ilustrasi sidang DPR. ANTARA/Rosa Panggabean

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan untuk membandingkan kondisi gedung. Hal ini dilakukan demi mencari masukan lantaran DPR berencana membangun gedung baru di Kompleks Parlemen, Senayan.

Ketua BURT, Anton Sihombing, mengatakan dari hasil kunjungan itu, pihaknya tertarik mengadopsi sistem keamanan yang berlaku di BPK. "Di BPK, tidak boleh tamu masuk ke ruangan anggota sampai membawa handphone untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," katanya di Gedung BPK, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Baca juga: Wacana Gedung Baru DPR, Ketua BURT: Ajak Menteri Keuangan Lihat


Selain itu pengamanan di BPK terbilang ketat. Setiap pengunjung yang datang tidak bisa sembarangan masuk dan harus memiliki kartu akses khusus. "Kalau di DPR semua bisa masuk," kata politikus Partai Golkar ini.

Dibandingkan negara-negara lain, sistem keamanan DPR terbilang sederhana. Ia membandingkannya dengan gedung parlemen Bangladesh. "Walaupun itu Bangladesh, yang masih jauh sekali ketimbang kita, (tapi) tiga kali kami di-screening untuk bisa masuk ke ruangan anggota atau ke komplek DPR,"

Menurut dia, anggaran untuk membuat kartu akses masuk ini tidak menelan biaya banyak. "Tidak sampai puluhan miliar, bikin special ID Card, kan hal lumrah," tuturnya.

Sementara itu, terkait perbandingan luas ruangan kerja antara DPR dan BPK, Anton merasa ruangan kerja dewan kalah dibandingkan auditor atau pejabat lain di BPK. Menurut dia ruangan DPR sudah tidak memadai. "Di samping itu sudah overload capacity," kata dia.

Anton berkali-kali menjelaskan luas ruangan anggota DPR hanya 4x7 meter dan terbagi dua bagian, satu ruang kerja dan sisanya ruang staf. Sementara itu, berdasarkan pantauan Tempo, ruang kerja auditor negara di BPK setidaknya dua kali lipat lebih luas ruang kerja DPR.

Karena ruangan anggota DPR yang sempti, Anton bercerita kalau kedatangan tamu lebih dari lima orang, maka para staf diminta menunggu di luar. "Atau kami yang bertemu di luar," ujarnya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

2 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

3 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

3 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

3 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

3 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya