Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberi kuliah umum di depan ribuan mahasiswa di Sabuga ITB Bandung, Jawa Barat, 18 Agustus 2017. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pencurian ikan di kawasan lautan Indonesia memang masih banyak terjadi. Solusi jitu dan realistis memang sangat perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk segera menyelesaikan masalah illegal fishing.
"Makanya kita perlu bekerja sama tidak hanya di tingkat Kementrian saja tapi juga dengan perguruan tinggi kita harus sama-sama satukan tujuan visi misi kita untuk bisa memanfaatkan kekayaan laut kita," ujar Susi seusai memaparkan materi kuliah umum bertajuk 'Perikanan Untuk Kemandirian Bangsa dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi,' di Bale Sawala, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang, Jumat, 18 Agustus 2017. Baca : Menteri Susi Justru Senang ketika Garam Langka, Kenapa?
Susi mengatakan cukup prihatin mendengar kabar hoax yang mempermasalahkan ihwal ikan itu tidak beragama dan tidak berkewarganegaraan. "Saya kira itu absurd dan tidak perlu kita pikirkan," ujarnya.
Hal itu, menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan Susi harus menyusun langkah yang lebih jitu dalam pemberantasan illegal fishing agar ikan-ikan di perairan Indonesia tidak ditangkap nelayan ilegal atau justru kabur dan mati dimakan predator. Soalnya, kata Luhut, ikan tidak punya kewarganegaraan ataupun agama.
"Bahwa ikan itu punya warga negara lain silahkan, tapi mereka tidak berhak mengambil yang ada di wilayah Zone Ekonomi Eklusif (ZEE) kita. Jadi ngapain juga bikin KTP atau paspor untuk ikan, toh urusan E-KTP saja belum bisa diselesaikan sampai sekarang," ujar Susi. Simak : Menteri Susi: Natuna Titik Penting Kedaulatan Indonesia di Laut
Susi menegaskan, sebetulnya tidak perlu ada pekerjaan rumah untuk bisa memagari kawasan perairan Indonesia. Sebab, kata dia, kawasan perairan Indonesia yang sangat luas tidak mungkin bisa dipagari dengan kapal patroli karena hanya akan menghabiskan anggaran dan waktu saja.
"Kita bikin policy yang berkepihakan, policy ini harus dijalankan, bagaimana memberdayakan petani supaya mandiri, jangan pikirin agama ikan, kewarganegaaan ikan, apalagi banyak hal yang absurd tidak perlu kita pikirkan," demikian Susi Pudjiastuti.
