TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak hanya membeberkan capaian pemerintah, tapi juga memuji kinerja lembaga tinggi negara, seperti MPR, DPR, dan DPD dalam pidatonya di Sidang Paripurna MPR, hari ini, Rabu, 16 Agustus 2017.

"Saya percaya tugas memakmurkan Indonesia tidak lepas dari dukungan dan partisipasi aktif lembaga-lembaga negara," ujar Jokowi di Gedung MPR, Rabu, 16 Agustus 2017.

MPR, misalnya, kata Jokowi, patut diapresiasi karena terus berusaha menjaga Pancasila sebagai pemandu kehidupan masyarakat Indonesia.

Buktinya, MPR mendukung dan mau bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Baca: Di Sidang Paripurna MPR, Jokowi Pamerkan Capaian Pemerintah

"Perihal tugas pengkajian sistem ketatanegaraan, MPR juga berhasil memformulasikan Penataan Sistem Perekonomian Nasional yang kami harap bisa mendukung kegiatan pemerataan ekonomi," ucapnya.



Sedangkan untuk DPR, Presiden memujinya karena telah berhasil menyelesaikan pembahasan 14 rancangan yndang-undang yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Sebab, beberapa aturan yang sudah selesai dibahas itu merupakan inisiatif pemerintah.

Salah satu aturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Undang-undang itu akhirnya berhasil diselesaikan setelah deadlock berbulan-bulan terkait dengan ambang batas presidensial, ambang batas parlementer, sistem pelaksanaan pemilu, hingga sistem konversi suara.

Simak juga: Ikuti Sidang MPR, Jokowi 'Tukaran' Baju dengan Jusuf Kalla

"DPR juga telah berhasil menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik, seperti anggota dewan OJK, KPU, Bawaslu, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (Budi Gunawan)," tuturnya.

Adapun kepada DPD, Presiden mengucapkan terima kasih atas 10 pertimbangan terhadap RUU, 5 pertimbangan perihal anggaran, serta 13 hasil pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dihasilkan lembaga tersebut.

Beberapa di antaranya, kata Jokowi, berkaitan dengan upaya pemerintah mempercepat pemerataan ekonomi.

"Seperti RUU Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara, RUU Kewirausahaan Nasional, hingga pelaksanaan Undang-Undang Desa. DPD telah menunjukkan kinerja dan kematangannya setelah melewati masa-masa sulit dalam konsolidasi internalnya," kata Jokowi.

ISTMAN M.P.