Walhi: Tak Heran Harimau Sering Masuk Kampung, Sebabnya...

Reporter

Rabu, 16 Agustus 2017 08:44 WIB

Alat berat membersihkan puing bangunan rumah semi permanen para penambang yang terbakar di daerah aliran sungai Anahoni kawasan pertambangan emas ilegal Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, 18 November 2015. Setelah tambang emas ilegal di gunung Botak ditutup pada hari Sabtu (14/11), pemerintah daerah setempat berencana membangun tambang emas legal di kawasan tersebut. ANTARA/Jimmy Ayal

TEMPO.CO, Jakarta - Adanya tumpang tindih kawasan hutan dan aktivitas pertambangan juga membawa dampak negatif bagi masyarakat, hewan, serta ketersediaan sumber daya alamnya. Mulai dari bencana alam, hewan hutan masuk ke permukiman, hingga habis sumber daya alam hutan.


"Kalo dampak masyarakat, itu kan kawasan hutan, jelas ini akan membahayakan apalagi di Sumatera Barat itu bentuknya perbukitan yang terjal dan rata-rata ada kawasan tambang tersebut yang berada di dataran tinggi atau ketinggian. Jika terjadi hujan akan berpotensi mengakibatkan longsor atau banjir bandang. Karena ada kawasan pertambangan di aliran sungai," kata Yoni Candra, Manager Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Barat saat Konferensi Pers di WALHI Eksekutif Nasional di Jakarta, 15 Agustus 2017.

Baca juga:
Harimau 'Bertamu' di Tengah Permukiman, Warga Indragiri Hilir Resah


Curah hujan sudah mulai tidak terkendali karean tidak ada penahannya, tanah longsor, dan banjir bandang adalah dampak dari aktivitas penambang. Penolakan masyarakat telah terjadi karena dampak yang mereka rasakan. Hal ini karena wilayah Izin Usaha Pertambanan (IUP) berada di perbukitan, sedangkan penduduk berada di dataran rendah. Apalagi dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih dalam pertambangan.


Yoni juga menambahkan dalam hitungan tahun, sumber daya alam di hutan Sumatera Barat bisa habis dengan cepat karena aktivitas pertambangan tadi.
Bisa dalam hitungan tahun. Kalo pemanfaatan sumber daya alam itu kan cepat sekali. Apalagi sekarang ini menggunakan teknologi yang begitu canggih untuk mendukung aktivitas pertambangan.

Baca pula:
Harimau Sumatera Masuk Kampung, Warga Panik, BBKSD: Numpang Lewat


"Bisa jadi hitungannya 1 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Karena rata-rata perusahaan itu kan ada yang melakukan operasi produksi sudah memanfaatkan. Nggak lama itu kalo untuk menghabiskan. Makanya ini sangat urgent. Makanya kita bilang hutan Sumatera Barat itu terancam punah. Karena hutan itu berada di kawasan IUP. Karena orang yang sudah punya kewenangan, sudah punya kewenangan untuk memanfaatkan, ya langsung diambil aja. Maka perlu tindakan tegas dari pemerintah," kata Yoni Candra.


Advertising
Advertising

Selain dampak bencana alam yang diterima masyarakat sekitar kawasan IUP dan akan cepat habisnya sumber daya alam hutan Sumatera Barat, Walhi memastikan keanekaragaman fauna pun ikut terancam. Hal ini karena aktivitas penambangan mengurangi lahan tempat tinggal hewan-hewan di hutan.


"Ya pasti itu kan karena hutan itu tempat dia hidup kan. Ada juga beberapa seperti harimau itu sudah memasuki perkampungan. Itu kan tanda berarti bahwasanya sudah berkurang luasan kawasan untuk dia hidup," kata Yoni Candra.


MEIDIKA SRI WARDIANA I S. DIAN ANDRYANTO



Berita terkait

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

50 hari lalu

Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

8 Maret 2024

Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

17 Februari 2024

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.

Baca Selengkapnya

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

23 Januari 2024

Rimbawan Muda: Debat Cawapres Gagal Elaborasi Partisipasi Masyarakat Adat

Debat cawapres 2024 kedua dinilai Rimbawan Muda Indonesia (RMI) gagal memahami aspek tata kelola kehutanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.

Baca Selengkapnya

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.

Baca Selengkapnya

Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

25 Agustus 2023

Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

Walhi Jawa Barat menilai penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat lambat.

Baca Selengkapnya

Kata Walhi dan Greenpeace saat Diajak KKP Gabung Jadi Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

2 Juni 2023

Kata Walhi dan Greenpeace saat Diajak KKP Gabung Jadi Tim Kajian Ekspor Pasir Laut

Walhi dan Greenpeace buka suara soal ajakan KKP gabung jadi tim kajian ekspor pasir laut. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

24 Februari 2023

Walhi Desak Pemerintah Cabut Izin Perusahaan Surya Darmadi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta Kementerian ATR/BPN mengevaluasi dan mencabut izin perusahaan Surya Darmadi.

Baca Selengkapnya