TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan sekolah lima hari (full day school) adalah pilihan. Pemerintah tidak mewajibkan sekolah untuk menerapkan salah satu pilihan tersebut.

"Sekali lagi itu pilihan," kata Kalla soal full day school di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Baca juga: Begini Pengaduan Said Aqil ke Jusuf Kalla Soal Full Day School

Kalla mengatakan sekolah lima hari sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sistem ini telah diterapkan di sejumlah sekolah swasta maupun sekolah negeri di Jakarta. Karena itu, Peraturan presiden yang akan dikeluarkan tidak akan melarang sekolah lima hari, namun juga tidak mewajibkan sekolah enam hari.

Pilihan penerapan lima hari atau enam hari diserahkan kepada sekolah dengan kondisi lokal yang ada. "Kalau pemerintah mengatakan harus enam hari, bagaimana sekolah-sekolah yang sudah terlanjur lima hari," kata Kalla.

Di sisi lain, untuk mewajibkan lima hari sekolah pun tidak akan dilakukan. Sebab, banyak sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, sehingga belum bisa melaksanakan sistem tersebut.

Kebijakan full day school telah membuat polemik di masyarakat. Warga NU umumnya menolak rencana kebijakan ini, sedangkan kalangan Muhammadiyah umumnya mendukung.

Kalla mengatakan polemik tersebut terjadi karena mereka menganggap kebijakan tersebut sebagai kewajiban. "Padahal itu hanya pilihan, kalau pilihan kan terserah kemauan sekolah itu, dan tentu kemauan orang tua, serta pimpinan daerah," kata Kalla. Dengan sifatnya yang berupa pilihan, kata Jusuf Kalla, pemerintah memenuhi aspirasi yang diwakili NU dan Muhammadiyah.

AMIRULLAH SUHADA