Kasus First Travel, Mabes Polri Gandeng Kementerian Agama dan OJK  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 14 Agustus 2017 15:23 WIB

Direktur Utama First Travel, Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Desvitasari Hasibuan. TEMPO/Frannoto

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi bekerja sama dengan Kementerian Agama dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menangani kasus penggelapan uang ribuan peserta umrah oleh First Travel.

Menurut Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Kepolisian RI Setyo Wasisto, hal ini karena kasus penggelapan uang tersebut bisa masuk ke tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Ya, nanti kita liat karena sebenarnya pengawasnya adalah Kementerian Agama, itu masalah umrahnya. Kemudian, untuk masalah keuangannya, ada OJK. Kapolri melihat manakala terjadi pidananya seperti kemarin itu, kami bekerja sama dengan Kementerian Agama dengan OJK melakukan tindakan penegakan hukum," kata Setyo di Jakarta, Senin, 14 Agustus 2017.

Baca:
Kasus First Travel, OJK Akan Giatkan Edukasi Soal Produk Keuangan
First Travel, Cerita Andika dan Anniesa Bolak-Balik Bangkrut

Setyo mengatakan untuk menjadi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), harus ada kasus utamanya terlebih dahulu. Saat ini pihak Bareskrim Polri tengah melakukan tracing atau penelitian terkait dengan kasus penggelapan uang ini.

"Kami lihat, tapi kan kemarin yang menjadi masalah ketika dicek informasi terakhir, saldonya tinggal satu juta sekian, kan enggak mungkin menurut para pelapor. Karena itu, Bareskrim sedang melakukan tracing, melakukan penelitian di perusahaan apa betul cadangan atau sisa saldonya itu hanya tinggal 1 juta," kata Setyo.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) akan dikenakan kepada suami-istri Andika Surahman dan Anniesa Devitasari Hasibuan. Pemilik PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel itu ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang ribuan peserta umrah.

Kasus ini berawal dari laporan 13 orang yang mengaku sebagai agen First Travel. Modus operandinya adalah First Travel menawarkan paket perjalanan umrah dengan harga murah. Dari 70 ribu pendaftar umrah, hanya 35 ribu orang yang diberangkatkan.

MEIDIKA SRI WARDIANA | DA


Berita terkait

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

22 jam lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

1 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

1 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

4 hari lalu

Badan Bank Tanah dan Polri Teken MoU Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Badan Bank Tanah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepolisian tentang sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan tanah.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

5 hari lalu

Pengamat Nilai Polisi Berantas Judi Online Tak Sentuh Bandar Level Atas

Pengamat kepolisian mengatakan problem pemberantasan judi online beberapa waktu lalu marak penangkapan tapi tak sentuh akar masalah.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

5 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

7 hari lalu

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

8 hari lalu

Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

8 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya