Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault memberi keterangan pada wartawan seusai bertemu Presiden Jokowi, 10 Agustus 2017. Tempo/Amirullah
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault berharap tanah milik Kwarnas Pramuka di Cibubur bisa dihargai Rp 6 juta per meter persegi. Sebagian lahan yang berada di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur itu terkena proyek Light Rail Transit.
Adhyaksa mengatakan hingga kini proses pembebasan lahan tersebut masih dalam proses appraisal (penilaian harga). "Kami sedang tunggu dari appraisal independen berapa harganya. Kalau bisa Rp 6 juta per meter, ya, Rp 6 juta dibayar," kata Adhyaksa saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.
Dia tak tahu kapan penilaian harga tanah akan keluar. Namun diperkirakan, hasil appraisal akan didapat pekan depan.
Menurut Adhyaksa, proyek LRT akan berdiri di lahan sekitar 4.600 meter persegi lahan milik Pramuka untuk stasiun, sementara untuk transit oriented development (TOD) sekitar 4 hektare. Total lahan milik Pramuka sendiri berjumlah 19 hektare. Nantinya lahan Pramuka akan tersisa sekitar 15 hektare yang akan digunakan untuk kegiatan Pramuka.
Dia berjanji berapa pun harga yang diperoleh dari pembebasan lahan Pramuka akan dilakukan secara transparan. "Kami sudah bicara dengan Ketua Kwarda-Kwarda, uang akan ditransfer langsung ke rekening Kwarnas, akan jadi dana abadi," kata Adhyaksa.
Nantinya kompensasi lahan Pramuka dari proyek LRT tersebut akan masuk ke kas abadi Kwarnas Pramuka. Keuntungan dari dari kas abadi itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Pramuka. "Supaya kami tidak tergantung seperti ini. Kan repot kalau kayak gini," kata Adhyaksa merujuk ketergantungan pada hibah dari APBN.
Saat ini anggaran rutin dalam bentuk hibah untuk Gerakan Pramuka dari APBN sebesar Rp 10 miliar. Uang itu diluar kebutuhan Pramuka untuk menggelar Raimuna yang biasa dilakukan pada 14 Agustus sebesar Rp 15 miliar.
Adhyaksa mengatakan anggaran rutin tersebut menurun dibanding periode pemerintahan sebelumnya. Saat menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa mengatakan anggaran rutin Pramuka mencapai Rp 45 miliar. Jumlah ini tetap bertahan saat jabatan Menpora diisi sesudah Adhyaksa.
Di tahun ini, pencairan anggaran rutin dan hibah untuk Raimuna tersebut sempat tertahan. Ini terjadi setelah beredar video pernyataan Adhyaksa yang dianggap anti Pancasila karena pernyataannya dinilai mendukung sistem khilafah dalam sebuah acara yang digelar Hitbut Tahrir Indonesia pada 2013 lalu.
