Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta, Jawa Barat. TEMPO/Nanang Sutisna
TEMPO.CO, BANDUNG - Partai Golkar dan PDI Perjuangan Jawa Barat memutuskan untuk 'bersama' bekerja memenangkan Pilkada Serentak di 16 kabupaten/kota, Jawa Barat. Meski begitu, soal pemilihan gubernur, kedua partai masih belum bisa memutuskan.
Kesepakatan ini diungkapkan Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin. Keduanya bertemu di Bandung, Rabu 9 Agustus 2017 setelah pembicaraan silaturahmi di kantor DPD PDIP Jawa Barat, Jalan Pelajar Perjuangan Kota Bandung.
"Golkar dan PDIP itu memiliki kesamaan visi misi dalam membangunan negeri ini, terutama di Jawa Barat, termasuk visi kebangsaan yang harus dibawa ke setiap daerah sehingga Jawa Barat menjadi daerah yang memiliki ciri identitas kultur yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan," kata Dedi.
Menurut Dedi, dalam silaturahmi itu dibicarakan soal konstruksi pembangunan di Provinsi Jawa Barat mulai dari pemilihan bupati/wabup serta wali kota/wakil wali kota. "Ada pun Pilgub Jabar adalah pembicaraan setelah pemilihan bupati wali kota. Untuk Pilgub Jabar kita serahkan ke DPP karena tingkatannya di situ," kata dia.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jawa Barat Tubagus Hasanudin menuturkan kesepakatan kerja sama ini resmi terjalin karena kesamaan ideologi partai dalam menjalankan visi misinya dan PDIP dan Golkar sama-sama partai yang menjunjung tinggi rasa nasionalisme tapi tetap mengedepankan religiusitas.
"Jadi platform kami memang sama sebagai partai nasionalis tapi juga religius. Platform kami sama juga soal kebangsaan dan kerakyatan sehingga kami mencoba mensinergikan setiap kegiatan dalam konteks mengabdi negara dan menjaga pluralisme. Bukan hanya pilkada tapi kegiatan selanjutnya," kata dia.
Ia mengatakan kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim yang dinamakan Tim Lima yang berisikan anggota PDIP dan Golkar yang akan merumuskan langkah-langkah terkait Pilkada Serentak 2018.
"Juga termasuk merekomendasikan nama-nama yang akan diusung dalam Pemilihan Wali Kota/Wakil Wali Kota ataupun Bupati di satu wilayah," kata Tubagus.
