TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, politikus dari Partai NasDem Viktor Laiskodat berani mengungkapkan kebenaran terkait realitas yang dihadapi Indonesia tentang partai-partai yang diuntungkan gerakan-gerakan berjubah agama sejak musim Pilkada DKI Jakarta hingga sekarang.
"Kalau ada yang marah, tentu mereka bagian dari fakta itu. Jadi, saya mau katakan bahwa Pak Viktor tidak salah dan harusnya didukung karena berani mengatakan kebenaran," kata Boni Hargens dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 5 Agustus 2017.
Baca juga: Penjelasan Partai NasDem Soal Pidato Viktor Laiskodat
Menurut Boni, NKRI saat ini benar-benar sedang diguncang ideologi radikal yang tanpa disadari sudah merasuki ke aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gerakan itu, menurut dia, sudah sedemikian masif untuk mengubah dasar Negara, Pancasila dengan ideologi lain yang tidak menghargai keberagaman.
"Jadi, parpol-parpol jangan masa bodoh dan cuci tangan apalagi ikut memantik api. Apalagi memanfaatkan kelompok radikal demi mencapai tujuan politik dan nafsu kekuasaannya," tutur Boni.
Ia menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentan Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas merupakan alat hukum untuk menjaga Pancasila dari rongrongan ideologi dan gerakan radikal. Karena itu, menurut Boni, seharusnya seluruh elemen bangsa perlu mendukung Perppu tersebut. "Partai-partai yang menolak Perppu Ormas itu justru diragukan komitmen kebangsaannya," kata Boni.
Sebelumnya, Viktor Laiskodat berpidato dalam suatu acara di NTT dan membicarakan tentang kelompok-kelompok radikal dan ekstremis yang ingin mengubah NKRI jadi kekhilafahan. Dalam pidato tersebut, Victor sempat menyebutkan empat parpol yang dinilainya pro-khilafah dan intoleran. Keempat partai tersebut adalah PAN, PKS, Gerindra dan Demokrat.
Menanggapi pernyataan Viktor Laiskodat ini, keempat partai tersebut mengecamnya. Sebab, pernyataan tersebut dianggap tidak mendasar, bernada provokatif dan mengandung unsur permusuhan serta memecah belah bangsa. Mereka pun menuntut Victor menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Bahkan, PAN dan Gerindra telah melaporkan Victor ke polisi terkait pidato tersebut.
DESTRIANITA
Berita terkait
Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi
1 hari lalu
Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.
Baca SelengkapnyaJawaban Puan Maharani soal Pertemuan dengan Prabowo Usai Lebaran: Insya Allah
24 hari lalu
Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto usai lebaran.
Baca SelengkapnyaWacana Pertemuan Prabowo dan Puan Maharani, Gerindra Maunya Sebelum Lebaran
24 hari lalu
Partai Gerindra berharap pertemuan Prabowo dan Puan bisa segera teralisasi.
Baca SelengkapnyaSyahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem
38 hari lalu
JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.
Baca SelengkapnyaIstilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?
39 hari lalu
Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.
Baca SelengkapnyaKetua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK
40 hari lalu
Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.
Baca SelengkapnyaNasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket
52 hari lalu
Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.
Baca SelengkapnyaDinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu
26 Februari 2024
Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.
Baca SelengkapnyaPrediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024
22 Februari 2024
Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah
23 November 2023
Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.
Baca Selengkapnya