Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bertemu dengan CEO Telegram, Pavel Duvov. twitter.com/rudiantara_id
TEMPO.CO, Jakarta - CEO Telegram Pavel Durov tidak bisa memberikan akses enkripsi percakapan di Telegram kepada pemerintah. Hal ini disampaikan dalam pertemuan CEO Telegram bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Telegram memiliki dua channel, yaitu channel pribadi dan terbuka. Channel terbuka tersebut dapat mempublikasikan konten secara terbuka dan luas, mirip dengan media sosial Twitter. Pihak Telegram hanya dapat memberikan akses pemerintah untuk menurunkan konten yang bermuatan radikal dan terorisme pada channel terbuka tersebut. Namun untuk channel pribadi yang bersifat encrypted masih tidak bisa diakses.
“Untuk channel pribadi tidak ada perubahan, kami ada aturan dan kesepakatan untuk 100 persen encrypted privacy. Kami tidak akan memberikan pengecualian kepada negara mana pun. Hal yang saya ketahui juga konstitusi di Indonesia melindungi hak informasi pribadi,” kata Pavel di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2017.
Dalam pertemuan Pavel bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membahas SOP yang akan dirumuskan jika Telegram sudah dapat kembali diakses oleh masyarakat Indonesia.
“Tadi rapatnya untuk menyiapkan SOP untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak Telegram. Jadi nanti kalau SOP-nya udah dibuat, udah ada contact person-nya siapa dan service level-nya berapa lama,” kata Rudiantara.
Sistem komunikasi yang dirancang dalam SOP tersebut berfungsi agar penurunan konten negatif terutama yang berbau terorisme dapat diturunkan lebih cepat.
“Kami ini bahas Internet. Internet itu viralnya lebih cepat. Jadi kita bikin channel yang khusus agar ditanganinnya lebih cepat,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan.
Pavel juga menjelaskan bahwa pihak Telegram telah menambahkan moderator yang dapat berbahasa Indonesia untuk berkomunikasi langsung dengan pemerintah.
Telegram dikabarkan oleh Kominfo akan dapat kembali diakses oleh masyarakat Indonesia. “Kalau apabila sudah resolve, kita segera minggu ini untuk buka, kita lihat waktunya enaknya kapan,” kata Semuel.
