Pemerintah Kaji Permintaan Deportasi WN Cina Terlibat Cyber Crime  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Senin, 31 Juli 2017 15:27 WIB

Petugas kepolisian membawa para tersangka saat rilis sindikat kejahatan cyber fraud penipuan melalui media daring di kawasan perumahan Graha Famili Blok N1, Surabaya, 30 Juli 2017. Sebanyak 93 tersangka terdiri dari 81 WNA asal Cina dan 12 WNA dari Taiwan. ANTARA/Moch Asim

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny F. Sompie mengatakan pihaknya bakal mengkaji permintaan deportasi dari kepolisian Cina terhadap warga negaranya yang terjerat kasus cyber crime.

Menurut dia, pemerintah berwenang mengawasi dan menyidik pekerja asing yang bekerja tanpa izin.

"Jadi kasus ini bisa disidik bersama sampai pengadilan, sampai inkracht putusan di sini, baru bisa dideportasi sesuai dengan undang-undang," kata Ronny di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Pusat, Senin, 31 Juli 2017.
Baca: Menteri Yasonna: Polisi Cina Minta Pelaku Cyber Crime Dideportasi

Ronny mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap ratusan warga Cina yang tertangkap. Sebab, menurut dia, kejahatan cyber telah dilakukan secara terorganisasi.

"Jadi kelompok mereka itu yang cari data orang-orang yang menjadi korban, ada kelompok yang mengaku menjadi pejabat, hakimnya, jaksanya," ujarnya.

Kepolisian menangkap 92 warga negara asing asal Cina di Surabaya karena dugaan kejahatan cyber. Beberapa hari sebelumnya, polisi menggerebek sebuah rumah mewah di Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Mereka menangkap 27 orang warga negara Cina yang diduga terlibat cyber crime. Polisi juga menangkap lebih dari 30 orang warga negara Cina dalam kasus yang sama di Bali.
Simak pula: Sindikat Cyber Crime WNA Cina Terbongkar, Ini 6 Temuan Polisi

Pihak kepolisian mengatakan penangkapan dilakukan setelah Markas Besar Kepolisian RI dan Polda Metro Jaya mendapat laporan dari kepolisian Cina. Mereka melapor warga Cina yang berada di Indonesia telah banyak ditipu oleh sindikat cyber crime.

Ronny menjelaskan, kejahatan cyber harus memperhatikan locus delicti atau tempat kejadian perkaranya. "Cyber crime ada dua locus delicti, Indonesia dan Cina," ujarnya. Karena itu, kepolisian Indonesia bisa membuktikan dulu kasus ini sebagai tindak pidana pencucian uang.

ARKHELAUS W.

Berita terkait

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

1 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

1 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

1 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

21 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

23 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

23 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

25 hari lalu

Sengketa Kekayaan Intelektual 1.668 Kerat Gelas Berakhir Damai

Perusahaan terlapor menyerahkan alat cetak kerat gelas kepada perusahaan pelapor dan berjanji tidak akan mencetak dan menjual kerat gelas lagi.

Baca Selengkapnya

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

26 hari lalu

KPK Segera Keluarkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Ini Kilas Kasus Suap yang Seret Eks Wamenkumham

KPK segera terbitkan Sprindik baru Eddy Hiariej. Ini kilas balik dugaan kasus suap eks Wamenkumham dan saksi ahli tim Prabowo-Gibran di MK.

Baca Selengkapnya

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

27 hari lalu

Yassonna Laoly Rombak Jabatan di Kemenkumham: Reynhard Silitonga Jadi Irjen, Posisi Dirjen PAS Kosong

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly melantik 18 pejabat hasil perombakan di Kemenkumham hari ini

Baca Selengkapnya

Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

27 hari lalu

Sudah Gelar Perkara, KPK Segera Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru terhadap bekas wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya