TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo sudah memberi lampu hijau untuk pelaksanaan Program Bela Negara. Namun, Jokowi meminta agar program itu tidak berkesan wajib militer.

Baca juga: Pimpin Rapat Program Bela Negara, Jokowi Sebut Soal Ancaman

"Pendekatannya tidak seperti wajib militer. Bela negara itu membangun rasa kebanggaan terhadap negaranya (bukan wajib militer)," ujar Sekretaris Kabinet PramonoAnung di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 26 Juli 2017.

Program Bela Negara dirancang pertama kali oleh Kementerian Pertahanan. Tujuannya, ketika dirancang pertama kali, adalah untuk menumbuhkan semangat patriotisme dan cinta Indonesia pada warga Indonesia.

Namun, program itu dipertanyakan berbagai pihak ketika pertama kali diperkenalkan. Sebabnya, mengusung sifat wajib militer. Unsur itu dipertanyakan karena Indonesia tidak dalam situasi akan berperang dengan negara manapun.

Hari ini, Program Bela Negara itu dirapatkan di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo sama sekali tak menyinggung unsur wajib militer tersebut.

Pramono menjelaskan, unsur wajib militer tidak dipertahankan karena Presiden Joko Widodo ingin menekankan unsur kekinian dalam Program Bela Negara tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekinian adalah lebih melibatkan unsur kreativitas, sosial media, dan acara-acara hiburan yang edukatif.

"Jadi tak bersifat dogmatis seperti dulu. Contohnya seperti kampanye Saya Indonesia Saya Pancasila yang ternyata pengaruhnya cukup besar," ujar Pramono.

Pramono menambahkan bahwa Bekraf (Badan Ekonomi Kreatif) akan diikutkan untuk mewujudkan Program Bela Negara yang bersahabat untuk berbagai kalangan masyarakat Indonesia.

Ditanyai apa target dari Program Bela Negara, Pramono menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo ingin program itu menanamkan kembali patriotisme dan kecintaan kepada bangsa Indonesia, kepada bendera merah putih, kepada Pancasila. "Misalnya dulu pas ada upacara, anak-anak didik kita hapal lagu-lagu kebangsaan," ujar Pramono.

Secara terpisah, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa Program Bela Negara akan dimulai dari kelas 1 SD. Dengan kata lain, dimulai dari institusi pendidikan.

"Nanti plonco diganti dengan Program Bela Negara. Dan, ini akan dilakukan secara terus menerus karena ini menyangkut mindset. Lha, tentara yang diingatkan dari apel pagi, siang, malam, mau tidur saja masih melanggar, apalagi yang diingatkan sekali saja," ujar Ryamizard.
ISTMAN MP