Aktivis Desak Jokowi Bentuk Tim TGPF Kasus Novel Baswedan

Reporter

Rabu, 26 Juli 2017 17:08 WIB

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil membawa topeng foto Novel Baswedan di gedung KPK, Jakarta, 11 April 2017. Mereka meminta KPK dan aparat kepolisian untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik senior KPK Novel Baswedan. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi segera mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Karena itu, Presiden harus bersikap dan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen untuk menangani kasus tersebut.

"Penting ada mitigator grupnya, seperti TGPF. Presiden harus tahu karena atasan KPK adalah presiden," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu, 26 Juli 2017.

Baca: 105 Hari Pelaku Tak Terungkap, Novel Baswedan: Kami Tidak Gentar

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli KPK menilai lambatnya kinerja Kepolisian RI mengungkap kasus Novel bukan karena tidak mampu. Namun, menurut mereka, hal itu disebabkan karena adanya kepentingan dalam internal Polri yang saling menyandera. Kepentingan yang tarik-menarik ini tidak ingin pelaku dan aktor di balik penyiraman terhadap Novel terungkap.

Koalisi yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan ini juga mendesak Presiden untuk mengevaluasi kinerja Polri dalam mengusut kasus penyiraman Novel Baswedan. Menurut koalisi ini, sudah ada cukup banyak bukti dan informasi untuk mengungkap kasus ini.

Haris Azhar juga mengatakan jangan sampai orang-orang di sekeliling Jokowi ikut memanipulasi dan menganggap bahwa tidak ada masalah dalam upaya pengungkapan kasus penyiraman penyidik KPK itu.

Baca juga: Kapolda Metro Diganti, Benarkah Terkait Kasus Novel Baswedan?

Haris mengingatkan Jokowi akan janjinya untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Menurut dia, jika pelaku dan aktor di balik penyiraman Novel terungkap, maka hal ini akan membantu Jokowi dalam membersihkan orang-orang yang selama ini menyalahgunakan kekuasaan.

Sudah 106 hari kasus penyiraman Novel Baswedan bergulir. Namun, hingga kini, Polri belum berhasil menemukan pelaku penyerangan maupun aktor di balik penyerangan itu.

NUR QOLBI | RW

Berita terkait

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

5 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

5 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

7 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

7 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

7 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

8 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

9 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

10 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

11 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya