Radikalisme Jadi Bahasan Jambore Penyuluh Agama Islam Jawa Timur  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 25 Juli 2017 08:57 WIB

Puluhan ribu warga Sukoharjo yang didominasi pelajar SLTA dan orgnisasi masa berkumpul di Alun-alun Satya Negara, Sukoharjo, 29 Juli 2016. Dengan dipimpin oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya mereka mendeklarasikan anti radikalisme dan mengecam praktik bom bunuh diri di Mapolresta Solo jelang Lebaran lalu. Acara deklarasi tersebut juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia (Muri) dengan kategori peserta terbanyak yaitu 26.955 orang. Bram Selo Agung/Tempo

TEMPO.CO, Lumajang - Kabupaten Lumajang menjadi tuan rumah Jambore Penyuluh Agama Islam se-Jawa Timur, yang salah satunya membahas isu radikalisme.

Dalam jambore pertama yang digelar di perkampungan Suku Tengger di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Senin-Rabu, 24-26 Juli 2017, salah satu isu yang dibahas adalah menangkal isu radikalisme dan transnasional serta kemiskinan.

Baca: Presiden Jokowi: Islam Radikal Bukan Islamnya Indonesia

Jambore Penyuluh Agama Islam yang baru pertama digelar di Jawa Timur ini diikuti lebih dari 300 penyuluh dari 38 kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Sejumlah tokoh yang ikut menghadiri pembukaan Jambore Penyuluh Islam ini, antara lain Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Wayan Samsul Bachri, dan Bupati Lumajang As'at.

Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf mengatakan hal yang perlu diperhatikan penyuluh agama saat ini adalah bagaimana mengajak masyarakat bisa memahami dan melaksanakan agama dengan benar sekaligus menyadari bahwa mereka hidup di Indonesia.

"Kita tidak hidup di Timur Tengah atau negara-negara lain, tapi di Indonesia. Inilah yang perlu terus digaungkan sebagai penyuluh di tempat tugas masing-masing," kata Gus Ipul, sapaan Saifullah. Menurut dia, hari-hari ini kehidupan berbangsa dan bernegara sedang digaduhkan dengan persoalan paham radikal.



Sebelum datang ke Lumajang, Gus Ipul menuturkan sempat berkunjung ke acara pertemuan perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur di Malang. "Salah satu tantangannya adalah adanya paham-paham radikal yang sudah merambah ke dunia perguruan tinggi, selain juga meningkatkan mutu perguruan tinggi" ucapnya.

Isu aktual tersebut, kata Gus Ipul, perlu direspons bersama di setiap level sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

"Di samping mengajak masyarakat memahami agama dengan benar dan melaksanakannya serta menyadari hidup di Indonesia, diharapkan para penyuluh juga ikut memberdayakan umat, memberdayakan masyarakat, terutama di bidang ekonomi," tuturnya.

Simak juga: Jusuf Kalla Minta Menkominfo Kejar Radikalisme di Internet

Sebab, kata Gus Ipul, isu yang juga sedang menyeruak saat ini adalah tentang kesenjangan dan kemiskinan, yang perlu diatasi bersama. "Saya menyambut baik penyuluh yang juga ikut perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya bidang perekonomian," katanya.

Gus Ipul menambahkan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas rata-rata nasional serta pengangguran selalu di bawah rata-rata nasional. "Ironisnya, kemiskinan selalu di atas rata-rata," kata dia terkait dengan jambore yang membahas radikalisme dan kemiskinan tersebut.

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita terkait

Sungai Meluap Akibat Lahar Dingin Gunung Semeru, 32 Keluarga di Lumajang Mengungsi

13 hari lalu

Sungai Meluap Akibat Lahar Dingin Gunung Semeru, 32 Keluarga di Lumajang Mengungsi

Lahar dingin dari Gunung Semeru meningkatkan debot air daerah Sungai Regoyo di Lumajang. Warga sekitar mengungsi mandiri.

Baca Selengkapnya

Letusan dan Awan Panas Gunung Semeru Terus Meningkat Sejak 2021, Ini Penjelasan Badan Geologi

16 hari lalu

Letusan dan Awan Panas Gunung Semeru Terus Meningkat Sejak 2021, Ini Penjelasan Badan Geologi

Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terus meningkat selama empat tahun terakhir. Badan Geologi menjelaskan sejumlah gejalanya.

Baca Selengkapnya

Sekjen PBNU Kembali Sentil PKB, Sebut Akui Saja Hasil Pemilu dan Ucapkan Selamat

32 hari lalu

Sekjen PBNU Kembali Sentil PKB, Sebut Akui Saja Hasil Pemilu dan Ucapkan Selamat

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyebut "manuver" yang dilakukan PKB akan sia-sia.

Baca Selengkapnya

Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

36 hari lalu

Salip PKB dan PDIP, Partai Gerindra Raih Kursi Terbanyak di DPRD Kabupaten Lumajang

Kursi Partai Gerindra di DPRD Kabupaten Lumajang dipastikan bertambah menjadi 11 dalam Pemilu 2024 ini. Sementara PKB dan PDIP tetap.

Baca Selengkapnya

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

37 hari lalu

Putin Akui Belum Ada Bukti Keterlibatan Ukraina dalam Serangan Teroris Moskow

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa sejauh ini belum ada tanda-tanda keterlibatan Ukraina dalam penembakan di gedung konser Moskow

Baca Selengkapnya

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

51 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

2 Maret 2024

Peringatan, Erupsi Gunung Semeru dan Marapi Siaga III

MAGMA Indonesia memperingatkan adanya Erupsi Gunung Semeru dan Marapi. Masyarakat diimbau tidak beraktivitas pada radius 5 kilometer.

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya