Petugas tengah melakukan pengecekan taksi online saat uji kir di Kantor Satuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub di Pulogadung, Jakarta, 20 Oktober 2016. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Yogyakarta - Kalangan pengemudi taksi online yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Online Jogjakarta (PPOJ) mendesak pemerintah mengevaluasi syarat yang memberatkan, termasuk KIR.
"Sudah jadi fenomena umum bahwa kendaraan yang diuji KIR maka harga jualnya kembali akan turun banyak," ujar perwakilan PPOJ, Edi Warsisto.
Edi menuturkan, selama ini uji KIR menjadi jalan untuk memeriksa kelayakan operasional diterapkan hanya pada kendaraan sewa umum atau konvensional. Di mana jika kendaraan itu suatu saat dijual perusahaan, maka dampaknya yang menanggung perusahaan. Baca : Menhub Ingin Taksi Online Tiru Benchmark Internasional
"Untuk taksi online ini kan semuanya aset pribadi, bukan perusahaan yang menanggung jika harga jual mobil turun, jadi sangat tak relevan jika uji KIR juga diterapkan," ujar Edi.
Edi menuturkan, pihaknya tak menolak kendaraan pribadi para pengemudi taksi online dilakukan pengecekan berkala untuk kelayakan operasionalnya. Namun bukan dengan mekanisme KIR yang ditujukan untuk angkutan umum.
"Kami setuju uji kelayakan jalan secara berkala, misalnya menggandeng bengkel swasta, tapi bukan mekanisme KIR yang sifatnya melekat terus itu," ujar Edi
Edi khawatir, jika suatu saat ada pengemudi taksi online di suspend atau putus kemitraan secara permanen oleh operator taksi bernaungnya maka pengemudi sulit menjual mobilnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DIY Gatot Saptadi menuturkan sifatnya berlaku surut. Artinya berlaku untuk kendaraan yang tahun pembuatannya tergolong baru saja. Sedangkan kendaraan dengan tahun keluaran lama tak perlu uji KIR. Simak pula : Organda Keluhkan Longgarnya Penegakan Aturan Taksi Online
Dalam kesempatan itu, Dinas Perhubungan DIY juga menegaskan taksi online bebas beroperasi mengangkut dan menurunkan penunpang di wilayah operasional yang diatur yakni perkotaan. "Tidak ada aturan soal zona merah," ujar Gatot. Zona merah dimaksud misalnya soal titik titik tertentu untuk mengangkut penumpang yang selama ini dibuat pengemudi taksi konvensional di sarana umum seperti bandara dan stasiun.
