Beras cap Ayam Jago kemasan 5 Kg yang beredar di gerai minimarket di kawasan Karawang Barat. Menurut seorang penjaga toko, beras buatan PT Indo Beras Utama itu sudah beredar di gerai sejak 2014. TEMPO/Hisyam Luthfiana
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan dari sembilan orang yang dijadwalkan diperiksa terkait kasus kecurangan PT Indo Beras Unggul (PT IBU) hanya satu orang yang hadir. "Info terakhir yang hadir hanya satu, yang delapan minta ditunda Kamis," kata Setyo di Mabes Polri, Senin, 24 Juli 2017.
Setyo menuturkan, satu orang yang hadir dalam pemeriksaan hari ini merupakan pegawai retail pasar modern. "Yang delapan dari PT IBU dan PT TPS," ujarnya.
Baca: Kasus Beras Diusut karena Polisi Temukan Fakta Ini Sebelumnya, Bareskrim Polri menggeledah gudang PT IBU, Kamis, 20 Juli lalu di Bekasi. Diduga ada 16 orang yang terlibat dalam proses produksi beras di kawasan Bekasi tersebut. Keenam belas orang tersebut merupakan karyawan dan juga pengurus PT IBU. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan satupun tersangka.
PT IBU diduga melanggar harga acuan bahan pangan yang diatur pemerintah melalui Permendag 47 tahun 2017 yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2017 (Revisi permendag 27 tahun 2017).
Penyidik menduga terdapat tindak pidana dalam proses produksi dan distribusi beras yang dilakukan PT IBU sebagaimana diatur dalam pasal 383 Bis KUHP dan pasal 141 UU 18 tahun 2012 tentang Pangan dan pasal 62 UU nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
INGE KLARA SAFITRI
Berita terkait
Arti Warna Lidah dan Masalah Kesehatan di Baliknya
2 menit lalu
Arti Warna Lidah dan Masalah Kesehatan di Baliknya
Tak hanya karena sisa warna makanan yang baru disantap, perubahan warna lidah juga bisa terkait penyakit, jadi waspadalah.
Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan
36 menit lalu
Bamsoet Dorong Peningkatan Peran Politik Perempuan
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, bekerjasama dengan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) untuk meningkatkan edukasi politik bagi perempuan.
