TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Kwarnas (Kwartir Nasional) Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault tidak ingin acara perkemahan Raimuna Nasional pada 13-21 Agustus 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, batal. Untuk meyakinkan pemerintah, Adhyaksa menemui Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin 24 Juli 2017.

Agenda pertemuan itu adalah membicarakan perkemahan Raimuna Nasional yang akan diikuti 15 ribu Pramuka penegak (16-20 tahun) dan pandega (21-25 tahun). Rencana ini terancam batal karena pemerintah menghentikan sementara anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 24 miliar untuk Raimuna Nasional dan Rp 10 miliar untuk Kwarnas Gerakan Pramuka.

Baca: Dana Paramuka, Menpeora Tunggu Klarifikasi Adhyaksa Dault Soal HTI

"Kami berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk dengan TVRI, RRI dan yang lain-lain. Termasuk menteri Koordinator Kemaritiman (Luhut Binsar Panjaitan) untuk menjadi narasumber,” kata Kak Adhyaksa sembari menyatakan berterima mendapat dukungan Menteri Rudiantara.

“Ini (Raimuna Nasional) merupakan pertemuan generasi muda terlengkap di seluruh Indonesia, dari 514 kabupaten/ kota ada perwakilannya. Kemenkominfo akan bantu,” ujar Rudiantara di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informasi, Senin, 24 Juli 2017.

Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahtaga Imam Nahrawi, mengatakan dana dari APBN untuk acara Raimuna Nasional ditunda pencairannya. Penundaan itu sampai ada penjelasan dari Adhyaksa terkait dengan isu mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut dikabarkan mendukung paham khilafah yang diusung HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). “Pencairan dana masih tertunda sampai ada penjelasan posisi Pak Adhyaksa dalam rekaman video itu,” ujar Imam Nahrawi pada Jumat, 20 Juli 2017.

Baca : Petisi Copot Adhyaksa Dault dari Ketua Pramuka Terus Bergulir

Video itu berisi hadirnya Adhyaksa Dault dalam ulang tahun HTI pada 2013. Ia berpidato di acara tersebut. “Tanpa atau ada peran kita, khilafah pasti berdiri,” kata Adhyaksa kepada HTI Channel di sela acara itu. Video itu menghebohkan para pengguna Internet karena diunggah ke YouTube pada Mei lalu.

Adhyaksa dianggap mendukung HTI, yang hendak mendirikan khilafah atau pemerintahan internasional yang berdasarkan hukum Islam. Dalam keterangannya Minggu, 23 Juli 2017, Adhyaksa Dault akan menjelaskan duduk perkara terkait pernyataannya dalam acara HTI.

"Penjelasan sudah saya sampaikan ke semua, ke Bapak Presiden Jokowi, ke Bapak Wapres Jusuf Kalla, ke BIN, ke Pak Imam Nahrawi secara tertulis, di TV, koran, radio, media online, media sosial dan berbagai kesempatan," ujar Adhyaksa yang kini menjadi komisaris Bank BRI.

Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa mengaku saat itu hadir dalam acara HTI sebagai undangan, bukan simpatisan. Menurut Adhyaksa –yang menjabat Menpora 2004-2009 – sikapnya tegas terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. "Saya hadir di acara HTI itu tahun 2013, hanya sebagai undangan, bukan simpatisan, apalagi anggota."

DESTRIANITA | RINA WIDIASTUTI