TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi karena kerja pemberantasan korupsi bakal semakin kuat. Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan pembentukan densus tersebut membuat KPK, kepolisian, dan kejaksaan bisa lebih padu dalam melakukan koordinasi dan supervisi.
“Jadi, kalau penegak hukum kuat, sebenarnya yang dirugikan adalah pelaku kejahatan. Sehingga, kalaupun densus dibentuk dan diperkuat, saya kira itu positif saja. Bahkan dalam konteks koordinasi dan supervisi KPK akan memberikan dukungan sepanjang itu terkait dengan kewenangan KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK,” ujarnya, Selasa 18 Juli 2017.
Febri mengatakan, dalam undang-undang tersebut, ada fungsi koordinasi dan supervisi antara KPK dan dua lembaga penegak hukum lain. Selain itu, Pasal 11 mengatur penanganan korupsi yang dilakukan KPK dibatasi untuk kasus kerugian negara minimal Rp 1 miliar.
Dengan demikian, menurut Febri, pembentukan densus tersebut tidak akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih.
Bahkan pihaknya mendorong agar penguatan terhadap kepolisian dan kejaksaan itu juga mencakup tentang anggaran dan penghasilan bagi penegak hukum. Sebab, hal itu merupakan bagian yang saling terkait dalam rangka memperkuat upaya penegakan hukum.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepolisian RI tengah membentuk Densus Antikorupsi yang diharapkan dapat membantu KPK memberantas kejahatan kategori luar biasa dengan lebih optimal.
Sebelumnya, pada Mei lalu, dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Polri menyepakati pembentukan Densus Antikorupsi.
Selain itu, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi III, Senin, 17 Juli 2017, Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian mengatakan, saat ini, pihaknya tengah melakukan focus group discussion (FGD) terkait dengan pembentukan Densus Antikorupsi.
“Kami sedang membuat rapat FGD, (Densus) bentuknya seperti apa, SOP-nya bagaimana, dan biayanya berapa jika dihitung dari tingkat Mabes hingga polda. Sebab, kami mau membantu sampai tingkat polda,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tito menuturkan pembentukan Densus Antikorupsi bukan untuk menyaingi keberadaan KPK. Dia berujar lembaga antirasuah tersebut memiliki anggota terbatas hanya sekitar 1.000 orang dengan jumlah penyidik sekitar 150 orang.
Jumlah tersebut, kata Tito, sangat kecil dan hanya bisa fokus pada kasus tindak pidana korupsi besar dan kurang masif pengaruhnya. Dengan Densus Antikorupsi, kelak diharapkan bisa membantu pemberantasan korupsi di tingkat daerah sehingga penindakan bisa lebih optimal dan masif.
BISNIS.COM
Berita terkait
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
2 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
4 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
10 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
15 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya