Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham dan Ketua Harian, Nurdin Halid, memberi pernyataan seputar penetapan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto, sebagai tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP di depan rumah pribadi Setya di Jalan Wijaya nomor 13, Jakarta, 17 Juli 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hari ini memutuskan tidak ada pergantian ketua umum. Setya Novanto tetap menjadi Ketua Umum Partai Golkar meski kini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.
Keputusan tersebut diambil sesuai kesepakatan para pengurus dalam rapat tertutup hari ini. “Ketua umum tetap Setya Novanto,” kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di DPP Partai Golkar, Selasa, 18 Juli 2017.
Nurdin menambahkan, untuk kerja-kerja partai akan dilaksanakan sesuai sistem yang sudah ada. Keputusan rapat menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan Nurdin untuk melaksanakan kerja partai. Namun tetap di bawah kendali Setya Novanto sebagai ketua umum.
Nurdin dan Idrus akan berkoordinasi dengan Setya Novanto dalam menjalankan fungsinya. “DPP menyetujui untuk menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk tugas koordinasi dan melaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar,” kata dia.
Menurut Nurdin, penetapan tersangka terhadap Setya Novanto pasti memberikan pengaruh secara psikologis. Namun, kata Nurdin, status itu tak akan mempengaruhi kinerja partai.
Nurdin menuturkan, partainya memiliki sistem yang baku. Meskipun Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka, mekanisme organisasi tetap akan berjalan. Ia mencontohkan sebagai Ketua Tim Pilkada Pusat. Pada 1 Agustus nanti, ia bakal memimpin rapat untuk menetapkan 171 calon yang akan maju pilkada serentak 2018.
