KPK Akan Kirim Surat Penetapan Setya Novanto Tersangka, Pekan Ini

Reporter

Selasa, 18 Juli 2017 16:48 WIB

Ketua DPR Setya Novanto memberikan keterangan dalam jumpa pers di Gedung Nusantara III, Jakarta, 18 Juli 2017. Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akan segera mengirimkan surat penetapan tersangka Setya Novanto. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.

"Dalam minggu ini kami kirim," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa, 18 Juli 2017.

Baca: Setya Novanto Sangkal Terima Rp 574 M: Allah Maha Tahu

Febri mengatakan, seperti kasus lain yang ditangani KPK, pemberitahuan penetapan tersangka akan disampaikan langsung kepada Setya.

Ia menambahkan, KPK siang ini menerima surat dari Setya Novanto. Surat dari politikus Golkar itu berisi permintaan agar KPK segera mengirimkan surat penetapannya sebagai tersangka.

"KPK sudah menerima surat dari SN siang ini. Selanjutnya tentu kami pelajari suratnya," kata Febri.

Lembaga antirasuah mengumumkan Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Senin, 17 Juli 2017. Setya diduga menyelewengkan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

Baca juga: Tunggu Surat Penetapan, Setya Novanto: Saya Menghargai Sikap KPK

Melalui Andi Agustinus alias Andi Narogong, Setya diduga berperan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan e-KTP. Setya juga diduga turut serta dalam mengatur pemenang tender proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan lembaganya telah memiliki dua bukti permulaan yang cukup menaikkan status Setya Novanto ke tingkat penyidikan. Bukti-bukti berasal dari keterangan para saksi, ribuan surat dan dokumen, serta keterangan saksi ahli.

MAYA AYU PUSPITASARI

Berita terkait

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

59 menit lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

1 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

4 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

5 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

8 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

12 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

18 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

1 hari lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya