Posisi Setya Novanto di DPR, Nurdin Halid: Ada UU yang Mengatur  

Reporter

Selasa, 18 Juli 2017 10:50 WIB

Ketua DPR Setya Novanto, kembali diperiksa KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi yang menyeret pula hakim konstitusi Akil Mochtar dalam Kasus suap ketua MK pada 2014. Setya Novanto diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap, gratifikasi, dan pencucian uang terkait sengketa pemilihan kepala daerah yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dok.TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, menjadi tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan masalah posisi Setya sebagai Ketua DPR tergantung perkembangan yang ada.

"Ada undang-undang yang mengatur, Golkar patuh pada seluruh tatanan yang berlaku. Kita lihat perkembangan yang ada," kata Nurdin soal posisi Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2017.

Baca juga: Setya Novanto Tersangka E-KTP, KPK: Tak Berhubungan dengan Pansus

Nurdin mengatakan pihaknya menyerahkan masalah ketua umum ini sesuai mekanisme yang berlaku di DPR. Hal ini sebagai antisipasi bila ada desakan dari anggota fraksi agar Setya mundur.

Nurdin mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan soal pengganti Setya di DPR. Menurut dia, Golkar pernah mengalami hal seperti ini saat zaman kepemimpinan Akbar Tanjung. Akbar sempat divonis bersalah dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar.

"Akbar Tanjung dulu ketua DPR juga jadi tersangka, bahkan ditahan dan sudah (divonis) di pengadilan sampai (memenangkan) kasasi," kata Nurdin.

Menurut dia, pengalaman seperti ini memberi warna tersendiri bagi Golkar dalam menyikapi setiap perkembangan dan proses hukum. "Yang pasti Golkar akan patuh dan ikuti proses hukum, baik DPR, politik, dan KPK," tuturnya.

Pimpinan dan anggota fraksi Partai Golkar saat ini tengah menggelar rapat bersama Nurdin dan Sekretaris Jenderal, Idrus Marham. Menurut Nurdin, rapat kali ini guna menyampaikan penjelasan mengenai posisi dan kondisi Golkar saat ini setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP.

AHMAD FAIZ

Video Terkait:
Setya Novanto Jadi Tersangka, Sekjen Golkar Beri Pernyataan




Berita terkait

Perwakilan Golkar di Susunan Calon Kabinet Prabowo

17 hari lalu

Perwakilan Golkar di Susunan Calon Kabinet Prabowo

Prabowo juga memberikan sejumlah kursi calon wakil menteri maupun kepala badan untuk kader Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Partai Golkar akan Undang Jokowi dan Prabowo di Puncak HUT ke-60

17 hari lalu

Partai Golkar akan Undang Jokowi dan Prabowo di Puncak HUT ke-60

Puncak HUT Golkar akan diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC) pada 12 Desember 2024.

Baca Selengkapnya

Golkar Dapat 3 Kursi Ketua Komisi dan 17 Wakil Ketua AKD di DPR

18 hari lalu

Golkar Dapat 3 Kursi Ketua Komisi dan 17 Wakil Ketua AKD di DPR

Sekjen Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan kader yang akan menempatkan posisi ketua komisi akan diumumkan sehari sebelum penetapan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Terima Kasih ke Jokowi: Dilantik 3 Kali, Kemudian jadi Warna Kuning

26 hari lalu

Bahlil Terima Kasih ke Jokowi: Dilantik 3 Kali, Kemudian jadi Warna Kuning

Bahlil mengatakan bahwa ia dilantik tiga kali sebagai pejabat selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Jabatannya, kata dia bertahap taklangsung menteri.

Baca Selengkapnya

Meutya Hafid, Wartawan Perang yang Pernah Disandera di Irak Disebut-sebut Bakal Jadi Menkominfo

33 hari lalu

Meutya Hafid, Wartawan Perang yang Pernah Disandera di Irak Disebut-sebut Bakal Jadi Menkominfo

Mantan wartawan perang Metro TV, Meutya Hafid, disebut-sebut disodorkan Partai Golkar untuk menjadi Menkominfo dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Kembali Jadi Anggota DPR, Meutya Hafid Ungkap Rencananya 5 Tahun ke Depan

34 hari lalu

Kembali Jadi Anggota DPR, Meutya Hafid Ungkap Rencananya 5 Tahun ke Depan

Politikus Partai Golkar Meutya Hafid kembali menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Apa rencananya 5 tahun ke depan?

Baca Selengkapnya

Pilgub Banten 2024: Airin-Ade Sumardi Soroti Kesenjangan Kawasan Banten Utara dan Selatan

36 hari lalu

Pilgub Banten 2024: Airin-Ade Sumardi Soroti Kesenjangan Kawasan Banten Utara dan Selatan

Airin juga menyoroti persoalan pengangguran di Banten menjadi angka tertinggi se-Indonesia.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Sebut Golkar Sudah Setor Nama Calon Menteri ke Prabowo

46 hari lalu

Bamsoet Sebut Golkar Sudah Setor Nama Calon Menteri ke Prabowo

Bamsoet belum berbicara lebih detail mengenai jumlah kursi yang diberikan Prabowo untuk Golkar.

Baca Selengkapnya

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

48 hari lalu

Munaslub Kadin Bikin Anindya Bakrie Geser Arsjad Rasjid, Munaslub Golkar Buat Bahlil Gantikan Airlangga Hartarto

Dalam waktu berdekatan terjadi dua munaslub, yaitu Munaslub Kadin dan Munaslub Golkar. Anindya Bakrie dan Bahlil geser ketua sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku 'Kepedihan Berubah Senayan' Karya Darul Siska

57 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Peluncuran Buku 'Kepedihan Berubah Senayan' Karya Darul Siska

Menurut Bamsoet, buku ini menekankan pada pentingnya konsistensi dan ketekunan dalam berpolitik, serta komitmen pada tujuan mulia dalam melayani rakyat dan negara.

Baca Selengkapnya