TEMPO.CO, Kupang - Sebanyak 5.888 calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kupang hingga Selasa, 18 Juli 2018 belum bisa bersekolah. Mereka belum terdaftar di sekolah mana pun karena sistem zona yang digunakan sekolah saat menerima siswa baru tahun ajaran 2017/2018.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Filmon Lulupoly mengatakan berdasarkan data, total siswa SMP yang telah mendaftar sebanyak 11.441, namun yang dapat ditampung hanya 5.553 siswa di 20 SMP Negeri, dengan jumlah kelas sebanyak 184 dan kuota 32 orang siswa di tiap kelas.

"Masih tersisa 5.888 siswa yang belum bisa bersekolah, karena belum mendapatkan sekolah," kata Filmon, Selasa 18 Juli 2017.

Baca: Soal Polemik Zonasi PPDB Siswa Baru, Mendikbud Muhadjir Menjawab

Menurut dia, masalah ini terkadi karena ada kebijakan yang mengatur pendaftaran siswa berdasarkan zona domisili. "Bagi yang belum mendapatkan sekolah, kami akan berkoordinasi lagi dengan kementerian pendidikan di pusat," kata Filmon.

Petunjuk teknis kementerian pendidikan mengatur pendaftaran siswa menggunakan wilayah domisili, jika ada sekolah yang menerima siswa melebihi kuota maka guru tidak akan menerima upah tunjangan profesi (sertifikasi). Siswa di luar kuota juga tidak berhak mengikuti ujian akhir nasional, karena tidak memiliki Nomor Induk Siswa (NIS).

Sejumlah orangtua siswa mengajukan protes ke DPRD Kota Kupang akibat masalah ini. "Kami sangat resah dengan sistem online tersebut. Kami sudah mendaftar sesuai zona, tapi nama anak tidak keluar di aplikasi. Apalagi nilai anak saya bagus, ternyata tidak diterima lalu kami mau kemana lagi," kata orangtua siswa, Kori Muskanan.

Baca: PPDB SMP Negeri, Bandung Hapus Sistem Zonasi

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Kupang, Theodora Taek mengatakan regulasi yang diterapkan Kementerian Pendidikan sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidkan (Permendikbud) Nomor 17 tahun 2017 memang sangat mendadak dan cepat dalam menerapkan sistem online, tanpa sosialisasi terlebih dahulu.

"Kami sudah memprediksikan akan ada gejolak seperti ini, regulasi dari kementrian sangat cepat dan mendadak, sedangkan anak-anak perlu mendapatkan pendidikan," kata Theodora.

YOHANES SEO