TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo berjanji membentuk tim gabungan untuk menindaklanjuti laporan Panitia Khusus Angket Pelindo II (Pansus Pelindo II) terkait perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) yang diserahkan hari ini.

Menurut hasil audit investigatif tahap pertama Badan Pemeriksa Keuangan, perpanjangan kontrak ini diduga menyebabkan negara rugi Rp 4,08 triliun.

"Segera kami tindaklanjuti dan kami sampaikan kami akan bentuk tim gabungan terdiri dari KPK, BPK, dan minta bantuan teman-teman PPATK," kata Agus di kantornya, Senin, 17 Juli 2017.
Baca : BPK Temukan Kerugian Negara Rp 4,08 Triliun di Pelindo II

Agus menyarankan agar Pansus Angket Pelindo II membuat pokok poin yang bisa diupdate seluruh anggota pansus. "Mudah-mudahan dengan cara begitu kami bisa saling mengontrol dan memonitor perjalanan dari kasus ini ke depan supaya lebih cepat," ujarnya.

Agus belum bisa memastikan apakah Direktur PT Pelindo II RJ Lino terlibat dalam penyimpangan perpanjangan kontrak JICT.

Lino kini menjadi tersangka dalam pengadaan quay container crane (QCC) yang diduga menyebabkan negara rugi Rp 34 miliar. "Nanti itu hasil penyidikan yang kami cari," katanya.



Selain soal JICT, Pansus Angket Pelindo II juga melaporkan proyek Terminal Kalibaru yang mencapai lebih dari Rp 11 triliun. Jika dibandingkan dengan Teluk Lamongan, nilainya jauh lebih besar karena pembiayaan Teluk Lamongan hanya mencapai Rp 6 triliun. Padahal kapasitas kedua pelabuhan sama.

Simak pula : Temuan BPK, Pansus Pelindo II Minta Kementerian Tanggung Jawab

Selanjutnya adalah soal penerbitan global bond senilai Rp 20,8 triliun yang terindikasi tanpa perhitungan yang matang.

Akibat penerbitan global bond ini, Pelindo II harus membayar bunga per tahun sebesar Rp 1,2 triliun. "Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan lain," kata Ketua Pansus Pelindo II Rieke Dyah Pitaloka.

MAYA AYU PUSPITASARI