TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 dan 7 di Yogyakarta mengeluarkan imbauan siswi muslim mengenakan jilbab. Imbauan berjilbab itu muncul pada surat edaran yang ditandatangani kepala sekolah.
Penggalan surat pengumuman tentang syarat daftar ulang bagi peserta didik yang diterima tahap II (reguler) poin 7 itu berbunyi untuk siswa yang beragama Islam khususnya siswa putri diminta berjilbab/tutup kepala warna putih, dan membawa mukena/rukuhuntuk pelaksanaan sholat jama'ah. Surat bertanda tangan Kepala Sekolah SMP Negeri 11, Sukirno itu diberi tanggal 13 Juli 2017.
Surat kewajiban berjilbab bagi siswi muslim juga muncul pada surat pengumuman SMP Negeri 7 Yogyakarta. Surat bertanda tangan Kepala SMP N 7, Sugiharjo itu tertanggal 13 Juli 2017. Poin 3 dalam surat itu berbunyi pakaian seragam yang dipakai mulai tanggal 20 Juli 2017 jika sudah memiliki adalah: A. Hari Senin. a.2. Bagi siswi putri busana muslimah: kerudung putih, rok putih panjang, baju putih lengan panjang. b. Hari Selasa sampai dengan Rabu. b.2. Bagi siswi putri busana muslimah: kerudung putih, rok biru panjang, baju putih lengan panjang.
Kepala SMP N 11 maupun SMP N 7 membantah sekolahnya mewajibkan siswi beragama Islam untuk mengenakan jilbab. Kepala SMP N 11, Sukirno mengatakan pengumuman tentang seragam sekolah setelah siswi diterima di sekolah itu hanya imbauan, bukan kewajiban. Menurut dia, pengumuman itu hanya menyangkut sopan santun atau etika kesopanan.
“Yang muslim bebas. Umpama tidak berjilbab boleh. Tidak ada sanksi,” kata Sukirno kepada Tempo di ruangannya di SMP N 11, Senin, 17 Juli 2017.
Menurut Sukirno, pengumuman itu dikeluarkan dengan pertimbangan penumbuhan karakter dan sesuai visi misi sekolah yakni ketakwaan dan keimanan. Selain itu, etika kesopanan untuk siswi. “Itu hanya imbauan, bukan kewajiban,” kata Sukirno.
Kepala SMP N 7, Sugiharjo juga membantah kewajiban siswi muslim mengenakan jilbab di sekolahnya. Menurut dia siswi muslim boleh tidak berjilbab asalkan menjaga kesopanan. Ia menyatakan siswi berjilbab itu mengikuti proses.
“Kami tidak mewajibkan. Saya hanya mengharapkan orang beragama sesuai dengan tuntunannya,” kata Sugiharjo.
