Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama, Robikin Emhas saat menjawab pertanyaan di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Robikin Emhas mengatakan saat ini ada pihak yang mencoba memojokkan NU bermain mata dengan pemerintah terkait dengan pengelolaan dana kredit usaha rakyat (KUR). Informasi ini muncul bersamaan dengan dukungan NU terhadap penerbitan Perpu Ormas.
"Penandatangannya kesepakatan kan sudah dari bulan Februari lalu," kata Robikin saat dihubungi Tempo, Jakarta, Senin, 17 Juli 2017. Baca: PBNU: Jika HTI Tidak Anti-Pancasila Akui Saja
Saat ini, menurut dia, bentuk komitmen NU dan pemerintah masih berupa memorandum of understanding (MOU). Ke depannya akan ditindaklanjuti menjadi perjajian kerja sama (PKS). "Soal waktu, belum kami dapatkan informasinya, masih menunggu dikeluarkan peraturan pengelolaan UMKM oleh pemerintah," katanya.
Bentuk pengelolaan UKMM dengan melibatkan NU ini, kata Robikin, belum dibicarakan mekanismenya. Detailnya nanti setelah menjadi perjanjian kerja sama. "Jadi isu dana Rp 1,5 triliun itu bukan keseluruhan dikelola NU, dana tersebut merupakan total dana UKMM dalam APBN 2017," ujarnya.
Sebelumnya, pada 23 Febuari 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di gedung PBNU. Menteri Keuangan menyampaikan program ini dilakukan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat yang belum dapat ikut serta dalam program KUR milik pemerintah.
Pada 2017 terdapat anggaran Rp 1,5 triliun dalam program investasi pemerintah yang diperuntukkan bagi program-program ultra mikro atau yang ukurannya di bawah KUR. Program sinergi tiga kementerian dilakukan dengan harapan masyarakat dapat merasakan negara hadir untuk membantu serta meringankan berbagai beban ekonomi di masyarakat. Simak juga: Soal Perpu Ormas, Jokowi: Kita Tak Ingin Ada yang Merongrong NKRI
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika karena dari Pak Rudiantara juga ada program ke berbagai daerah mengenai sistem informasi dan pemberdayaan. Dari Pak Puspayoga karena tugas beliau adalah membina usaha kecil dan menengah. Sehingga dengan dana yang lebih dan ditambah dengan program yang ada dari berbagai institusi itu kita berharap dampaknya jauh lebih besar,” kata Robikin.
Sebagai informasi, nota kesepahaman ini berlaku lima tahun sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan para pihak melalui adendum yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini. Jadi NU tak ada hubungan kepentingan dengan Perpu Ormas.
