PBNU: Jika HTI Tidak Anti-Pancasila Akui Saja  

Minggu, 16 Juli 2017 | 18:06 WIB
PBNU: Jika HTI Tidak Anti-Pancasila Akui Saja  
Pakar hukum tata negara Refly Harun, juru bicara HTI Ismail Yusanto, politikus PPP Arsul Sani, dan Ketua Lakpesdam NU Rumadi dalam diskusi mengenai Perppu Ormas di Restoran Puang Ocha, Jakarta, 16 Juli 2017. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Rumadi Ahmad mengatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selalu menyatakan bahwa kegiatannya adalah berdakwah. Namun, menurut dia, HTI memiliki agenda politik tertentu.

"Kalau dia hanya gerakan dakwah, NU, Muhammadiyah, dia juga dakwah. Tapi (NU dan Muhammadiyah) tidak punya agenda politik atau tidak punya agenda untuk mengganti dasar dan ideologi negara," kata Rumadi dalam diskusi mengenai Perpu Ormas di restoran Puang Oca, Jakarta, Minggu, 16 Juli 2017.

Baca: Alasan Refly Harun Sarankan DPR Menolak Perpu tentang Ormas

Rumadi berujar bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak pernah berterus terang mengenai agenda politik yang diusung. Padahal, sudah banyak bukti bahwa HTI ingin menegakkan khilafah di Indonesia. "Kalau dia memang bukan anti-Pancasila, akui saja terus terang menerima Pancasila sebagai dasar negara," ujarnya.

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto, menyatakan bahwa dalam anggaran dasarnya, HTI memang merupakan gerakan dakwah berasaskan Islam. Namun, dia menegaskan, gerakan itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. "Bagaimana dengan kebhinekaan? Tak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Simak: PKB Mendukung Perpu Ormas, Akan Mengkaji Pasal per Pasal

Pada 8 Mei lalu, pemerintah menyatakan akan membubarkan HTI. Alasannya, aktivitas HTI selama ini dianggap pemerintah telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI.

Tak lama kemudian, tepatnya pada 12 Juli kemarin, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas. Perpu tersebut memungkinkan pemerintah membubarkan suatu ormas tanpa terlebih dahulu melalui proses pengadilan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan

Berita Terbaru