Sejumlah Anggota DPR Beri Jaminan untuk Rokhmin

Reporter

Editor

Jumat, 8 Desember 2006 20:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI memberikan dukungan untuk upaya penangguhan penahanan bagi mantan Menteri Perikanan dan Kelautan, Rokhmin Dahuri. Dukungan diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan pada formulir yang disebarkan disela-sela rapat paripurna DPR, Jum'at.Formulir dukungan itu antara lain terlihat di beberapa meja absensi anggota Dewan di dekat pintu masuk ruang sidang paripurna. Beberapa anggota Dewan terlihat membaca dan menandatangani formulir tersebut, mereka antara lain Ferry Mursyidan Baldan, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Drajat H Wibowo. Kepada wartawan Ferry mengatakan, dukungan itu sebagai bentuk kritikan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. "Supaya KPK bisa bersikap adil," kata mantan Ketua Pansus RUU Pemerintahan Aceh itu. Pendapat berbeda justru datang dari Panda Nababan, anggota Komisi Hukum dari fraksi PDIP. Menurut dia, penangguhan penahanan adalah urusan keluarga dan pihak pengacara Rohmin. "Tidak etis anggota Dewan memberikan jaminan penagguhan penahanan terhadap seseorang yang sedang ditahan," kata Panda. ERWIN DARIYANTO

Berita terkait

Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

3 September 2023

Daftar 68 Nama Caleg Pemilu 2024 yang Pernah Menjadi Narapidana Termasuk Napi Korupsi

KPU telah memublikasikan daftar nama calon legislatif (caleg) Pemilu 2024 yang pernah menjadi narapidana termasuk napi korupsi. Siapa saja mereka?

Baca Selengkapnya

Guru Besar IPB: Perikanan Budi Daya Harus Diutamakan

19 Juni 2015

Guru Besar IPB: Perikanan Budi Daya Harus Diutamakan

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri mengatakan sudah saatnya sektor perikanan dan kelautan di Indonesia lebih mengutamakan perikanan.

Baca Selengkapnya

Rokhmin Dituntut Enam Tahun Kurungan

27 Juni 2007

Rokhmin Dituntut Enam Tahun Kurungan

Bekas Menteri Kalautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 200 juta. "Berdasarkan fakta persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi," kata Tumpak Simanjuntak, jaksa penuntut umum, Rabu, (27/6).

Baca Selengkapnya

Sidang Rokhmin Dahuri Diwarnai Unjuk Rasa

28 Maret 2007

Sidang Rokhmin Dahuri Diwarnai Unjuk Rasa

Para mahasiswa dan nelayan memberikan dukungan moral kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri yang mulai diadili.

Baca Selengkapnya

Rokhmin Ditahan, Freddy Numberi Akan Diperiksa Lagi

30 November 2006

Rokhmin Ditahan, Freddy Numberi Akan Diperiksa Lagi

Freddy membantah ikut mengumpulkan dana nonbujeter. Ia justru mengaku menghentikan pungutan tersebut. "Sewaktu saya jadi menteri, saya katakan tak boleh karena menyalahi aturan," katanya di kantor wakil presiden siang tadi.

Baca Selengkapnya

Rokhmin Dahuri Ditahan

30 November 2006

Rokhmin Dahuri Ditahan

Kuasa hukum Rokhmin, Herman Kadir, menilai kasus ini sarat kepentingan politik. Herman mengakui adanya pengumpulan dana itu, tapi tidak untuk kepentingan pribadi Rokhmin.

Baca Selengkapnya

Produksi Perikanan 2009 Ditargetkan 10 Juta Ton

16 September 2004

Produksi Perikanan 2009 Ditargetkan 10 Juta Ton

Departemen Kelautan dan Perikanan menargetkan pencapaian produksi perikanan pada tahun 2009 mencapai 10 juta ton.

Baca Selengkapnya

Konsumsi Ikan Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir

8 September 2004

Konsumsi Ikan Meningkat Dalam Tiga Tahun Terakhir

Dalam tiga tahun terakhir konsumsi ikan nasional meningkat 4,6 persen, kata Menteri Kelautan dan Perikanan.

Baca Selengkapnya

Kerugian Akibat Pencurian Ikan US$ 1 Miliar

21 Agustus 2004

Kerugian Akibat Pencurian Ikan US$ 1 Miliar

Selama empat tahun kerugian negara akibat praktek pencurian ikan berkurang dari US$ 2,5-4 miliar menjadi US$ 1 miliar.

Baca Selengkapnya