TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menganggap dasar pembuatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 atau Perpu Ormas masih belum jelas. Ia mengatakan urgensi atau situasi kritis yang melandasi pembuatan Perpu masih belum terpenuhi.

"Kalau kita mau lihat perasaan masyarakat, saya kira tak ada kegentingan yang memaksa. Yang terasa itu sulit mencari kerja, hidup makin susah. Tak ada soal kegentingan karena ormas," kata Fadli dalam diskusi soal Perpu Ormas yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 15 Juli 2017.

Baca juga: Perpu Ormas: Reaksi dari MUI, PBNU, hingga Fadli Zon

Ia mengatakan penerbitan Perpu Ormas hanya akan membuat pemerintah seperti diktator dan merupakan jenis kediktatoran gaya baru. Beberapa minggu lalu, Fadli pernah menerima perwakilan dari Hizbut Tahrir Indonesia di gedung DPR. HTI merupakan salah satu ormas yang sempat dipertanyakan ideologinya oleh pemerintah.

Dalam pertemuan itu, Fadli mengatakan tak ada ajaran yang salah dalam idealisme mereka. "HTI yang dianggap melawan Pancasila, kami terima di DPR, ternyata masih mendukung Pancasila. Saya kira tak ada suatu urgensinya dan karena itu (Perpu Ormas) harus dilawan," kata politikus Partai Gerindra itu.

Fadli mengatakan anggota Dewan akan mempertimbangkan menerima atau menolak Perpu ini. Sikap DPR, kata dia, akan ditentukan pada sidang paripurna setelah 16 Agustus 2017, atau pascareses. "Keputusannya hanya diterima atau ditolak. Pembahasan lain tidak ada koreksi, tidak ada revisi, hanya iya atau tidak, setuju atau tidak setuju," kata Fadli.

Sementara itu, Direktur Ormas Kementerian Dalam Negeri Laode Ahmad mengatakan penerbitan Perpu Ormas sudah melewati pertimbangan yang matang. Langkah ini juga ia nilai sebagai bentuk respons pemerintah terhadap berbagai masukan yang ada.

"Nanti kalau tidak (masukan tak ditanggapi), nanti dianggap abai dan lambat. Padahal sebetulnya ini tidak ujug-ujug. Kita sudah melakukan pendalaman pembahasan dengan para pihak. Mendengarkan masukan dari masyarakat. Mendengarkan masukan dari berbagai pihak," kata Laode saat ditemui seusai diskusi soal Perpu Ormas yang juga dihadiri Fadli Zon.

EGI ADYATAMA