Alasan Jokowi Masih Rahasiakan Lokasi Pemindahan Ibu Kota  

Reporter

Kamis, 13 Juli 2017 14:37 WIB

Presiden Jokowi menjajal jalan Trans Papua dengan menaiki motor trail di ruas Wamena-Mamugu 1, Papua, 10 Mei 2017. Presiden mengenakan jaket hijau dilengkapi helm berkamera dan pelindung lutut. Biro Pers Istana Presiden

TEMPO.CO, Balikpapan - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya menyatakan langsung perkembangan terbaru rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Kepada publik, ia menyebut sudah ada tiga provinsi yang digadang-gadang sebagai calon penerima gelar ibu kota baru.

"Tidak akan saya buka. Kalau saya bilang Kalimantan Timur salah satunya, misalnya di Berau, nanti semua beli tanah di sana. Harga tanah langsung melambung," ujar Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya, dikutip dari keterangan pers Istana Kepresidenan, Kamis, 13 Juli 2017.

Baca juga:
Jokowi Sebut Pemindahan Ibu Kota Perlu Perhitungan yang Mendalam

Presiden Joko Widodo melanjutkan, rencana pemindahan ibu kota sendiri masih dalam tahap kajian dan belum akan selesai dalam waktu dekat. Ia mengatakan pemindahan ibu kota bukan perkara gampang karena berbagai kalkulasi perlu dilakukan.

Kalkulasi itu pun, kata Jokowi, bukan di bidang ekonomi saja. Aspek sosial pun ikut diperhitungkan. "Pindah ibu kota perlu kalkulasi mengenai sosial-politik, infrastruktur, dan perekonomian. Semua dihitung, kemudian diketahui kebutuhan biayanya. Itu banyak," ujarnya sambil menambahkan pemisahan atau pemindahan ibu kota adalah hal wajar. Menurut dia, banyak negara memisahkan ibu kota negara dan pemerintahan.

Baca pula:
Pemindahan Ibu Kota, Kalsel Tawarkan Tanah Bumbu - Kotabaru

Pengungkapan rencana pemindahan ibu kota oleh Presiden Jokowi dipicu ucapan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek. Awang menyebut provinsinya siap memfasilitasi pemindahan ibu kota. Ia juga mengklaim Kalimantan Timur siap secara infrastruktur pendukung. "Berapa pun besar lahan yang dibutuhkan, kami siap," ujarnya di kesempatan yang sama.

ISTMAN M.P.

Berita terkait

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

7 jam lalu

Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

10 jam lalu

Apa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?

Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

14 jam lalu

Microsoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?

Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

17 jam lalu

Timnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea

Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.

Baca Selengkapnya

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

1 hari lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

1 hari lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

1 hari lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 hari lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

1 hari lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya