Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana Widodo saat persiapan pemotretan bersama Kabinet Kerja di halaman Istana Negara, Jakarta, 27 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan soliditas partai pendukung pemerintah tengah diuji lewat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut dia, ketegasan presiden yang menginginkan demokrasi lebih maju dan penyederhanaan partai politik harus diamankan dalam RUU Pemilu oleh para partai pendukungnya. Apakah ada hubungannya dengan merebaknya isu akan ada reshuffle kabinet Jokowi jilid 4 dalam waktu dekat ini?
Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam RUU Pemilu ini yaitu menginginkan adanya ambang batas presiden dalam pembahasan, yakni 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. “Tapi kalau misal kebijakan politik gak diamankan, saya kira pemerintahan ini gak didukung sepenuhnya oleh kekuatan yang selama ini menyatakan mendukung presiden,” katanya selepas rapat panitia khusus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2017, terkait isu reshuffle kabinet Jokowi.
Sejalan dengan pembahasan RUU yang alot ini, isu kocok ulang (reshuffle) kabinet kembali muncul. Sebelumnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengatakan ada 1-2 partai yang tidak solid dalam koalisi pendukung pemerintah.
Sementara itu, Ace enggan berkomentar banyak terkait soliditas parpol pendukung pemerintahan. “Lihat saja nanti. Pada saatnya harus menyatukan diri, dia akan menyatukan diri karena politik itu dinamis dan manuver menjelang akhir itu biasa saja,” tuturnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Partai Indonesia Perjuangan Arif Wibowo menuturkan reshuffle kabinet Jokowi adalah hak prerogatif Presiden Jokowi untuk meningkatkan kinerja dan pemerintahan agar efektif. Menurut dia, bila presiden mau mengocok ulang formasi kabinetnya, ia menyarankan memperbaiki sektor di bidang perekonomian.
“Sektor ekonomi ini meski mengalami peningkatan, tapi perlu ditingkatkan terus bukan hanya produktivitasnya tapi juga terselesaikannya problem rakyat seperti masalah sosial, agraria, kinerja BUMN, dan menghindari kebocoran,” ujarnya.
