Ini yang Akan Dilakukan Bambang Soesatyo jika Miryam Berbohong  

Reporter

Rabu, 12 Juli 2017 10:50 WIB

Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan ia menantikan momen rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi di proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) beberapa waktu lalu. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, pihaknya akan membuka rekaman tersebut dalam persidangan Miryam yang akan berlangsung dalam waktu dekat.

"Tunggu saja, apakah Miryam atau penyidik (KPK) yang bohong. Saya enggak bisa tebak," kata Bambang saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa malam, 11 Juli 2017.

Baca: KPK Akan Buka Rekaman Pemeriksaan E-KTP, Miryam: Bagus Itu

Bambang menuturkan, kalau dalam rekaman itu Miryam benar mengaku ditekan olehnya, ia akan segera ke Markas Besar Kepolisian RI untuk membuat laporan atas dugaan fitnah. "Selama lima tahun terakhir di DPR, saya tidak pernah berhubungan dengan Miryam. Ketemu aja tidak pernah," ujar politikus Partai Golkar ini.

Bambang bersama lima anggota Komisi Hukum DPR yang lain disebut-sebut telah menekan Miryam agar mencabut keterangannya di berita acara pemeriksaan KPK beberapa waktu lalu. Hal ini menjadi salah satu pemicu DPR membentuk Panitia Khusus Hak Angket KPK. Saat ini hak angket tersebut masih bergulir.

Melalui hak angket tersebut, DPR ingin menyelidiki siapa yang berbohong, Miryam atau penyidik KPK. Miryam sendiri telah membantah tekanan tersebut lewat surat pernyataannya yang ia kirimkan ke Pansus Hak Angket KPK.

Baca juga: KPK Limpahkan Berkas Perkara Miryam S. Haryani ke Pengadilan

Seiring dengan berjalannya hak angket KPK, Bambang, yang juga anggota pansus angket, berpendapat tidak penting lagi mendatangkan Miryam ke DPR. Ia menilai surat pernyataan Miryam yang dikirim ke pansus sudah merupakan bantahan. "Saya pribadi melihat urgensinya, Miryam enggak dibutuhkan karena yang bersangkutan sudah menyatakan surat itu asli. Semua sudah terjawab," katanya.

AHMAD FAIZ

Berita terkait

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

11 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

11 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

13 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

16 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

23 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

1 hari lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya