Tokoh Dayak Ini Meminta Pemindahan Ibu Kota Tak Sekadar Wacana

Reporter

Minggu, 9 Juli 2017 15:12 WIB

Presiden Joko Widodo kembali memunculkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya yang pernah menjadi wacana Sukarno pada 60 tahun lalu. Apa alasan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya?

TEMPO.CO, Palangkaraya - Salah satu tokoh masyarakat Dayak, Kalimantan Tengah, Sabran Achmad, meminta pemerintah segera menetapkan tempat yang akan menjadi calon ibu kota. Ia menyampaikan hal itu terkait dengan adanya wacana Palangkaraya bakal menjadi ibu kota negara seiring dengan munculnya isu pemindahan ibu kota.

"Sebaiknya jangan hanya wacana saja, segera putuskan mana yang dipilih. Kasihan masyarakat Dayak jadi terombang-ambing karena dampaknya sangat luar biasa," ujarnya ketika ditemui di rumahnya, di Palangkaraya, Minggu, 9 Juli 2017.

Baca: Wacana Pemindahan Ibu Kota, Harga Tanah di Palangka Raya Melonjak

Menurut dia, selama pemerintah belum memutuskan lokasi yang dipilih sebagai ibu kota, akan timbul berbagai macam dampak, dari dampak sosial hingga naiknya harga tanah di Kalimantan Tengah.

"Karena itu, saya berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebaiknya dalam posisi menunggu saja dari pemerintah pusat, dan nanti setelah ada putusan, baru kemudian diambil langkah selanjutnya," kata mantan Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah ini.

Sabran merupakan satu-satunya saksi mata peletakan batu pertama pendirian Kota Palangkaraya oleh Presiden Sukarno pada 17 Juli 1957 yang masih hidup. Ia menilai pendirian Kota Palangkaraya sangat istimewa.

Baca juga: Muhaimin Iskandar: Pemindahan Ibu Kota Terwujud di Rezim Jokowi

Selain karena pendirian Kota Palangkaraya dilakukan Presiden Sukarno, kata Sabran, penetapan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi ke-17 dilakukan pada periode masa kerja Kabinet RI ke-17. Angka 17 sama dengan tanggal pendiriannya. "Jadi bagi kami angka 17 itu merupakan angka keramat," ujarnya.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran tidak memberikan komentar saat diminta tanggapannya soal pemindahan ibu kota beberapa waktu lalu. "Saya tidak ada komentar, tapi gini, intinya gubernur tidak akan mendahului pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Kalau Bapak Presiden sudah beri petunjuk, baru kami akan berikan komentar," ujarnya.

KARANA W.

Berita terkait

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

46 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya

Menyentuh 3,45 Meter, Banjir di Kalimantan Tengah Berangsur Surut

51 hari lalu

Menyentuh 3,45 Meter, Banjir di Kalimantan Tengah Berangsur Surut

Banjir di Kabupaten Barito Selatan mencapai 3,45 meter. Pemerintah Kota Palangkaraya mulai memberi bantuan kepada warga korban banjir.

Baca Selengkapnya

Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

7 Desember 2023

Dulu Bilang Tak Takut, Bahlil Kini Was-was IKN Dikritik Keras oleh Anies

Bahlil mengatakan kritik dari salah satu calon presiden terhadap pembangunan IKN menimbulkan keraguan calon investor. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

28 November 2023

GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024

Baca Selengkapnya

Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

1 November 2023

Hari Ini Jokowi Pimpin Groundbreaking 10 Proyek di IKN Senilai Rp 12,5 Triliun

Presiden Jokowi akan melakukan groundbreaking kedua terhadap 10 proyek di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

26 Oktober 2023

Tak Ada Program Pembangunan IKN di Visi Misi Anies-Amin, Begini Respons Bambang Susantono

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono merespons visi misi capres - cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tak memuat program ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

5 Oktober 2023

Kepala Otorita IKN Hadiri Forum Bisnis di Paris: Cari Peluang Investasi dan Kerja Sama

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kemarin mengadiri forum bisnis di Paris, Prancis. Seperti apa peluang investasi dan kerja samanya?

Baca Selengkapnya

Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

23 September 2023

Lokasi Bandara VVIP IKN Ditetapkan, Menhub: 1 November Mulai Konstruksi

Menhub Budi Karya Sumadi menyebut lokasi pembangunan bandara very very important person (VVIP) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah ditetapkan.

Baca Selengkapnya

Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

2 Juni 2023

Rincian Gaji dan Dana Operasional untuk Kepala serta Wakil Otorita IKN, Total Hampir Rp 200 Juta

Total pendapatan yang akan diterima oleh Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah Rp 172.718.840 dan Rp 155.180.670 per bulan. Begini rinciannya.

Baca Selengkapnya

Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

17 Mei 2023

Transisi Jakarta Jadi Kota Bisnis, Heru Budi Cari Masukan soal Perekonomian

Heru Budi mengatakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI mempersiapkan Jakarta sebagai kota bisnis berskala global usai tak lagi berstatus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya