Pemindahan Ibu kota Negara, Indef: Jakarta Masih Bisa Dibenahi  

Reporter

Sabtu, 8 Juli 2017 19:12 WIB

Paskibraka Nasional 2015 mengikuti gladi bersih Peringatan Detik-detik Proklamasi pada 17 Agustus 2015 di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Agustus 2015. Gladi bersih ini dilakukan untuk memantapkan kesiapan pelaksanaan Upacara Peringatan HUT ke-70 Kemerdekaan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah terbuka dalam membuat kajian pemindahan ibu kota. Menurut dia, semua daerah memiliki peluang yang sama untuk menjadi ibu kota, termasuk Jakarta.

"Best practice-nya, tidak semua kota yang digabung sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan kacau, seperti Tokyo, London, dan Paris. Tapi ada beberapa negara juga yang memisahkan," kata Enny saat ditemui di Restoran Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juli 2017, terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta.

Baca juga:
Indef Pertanyakan Rencana Pemindahan Ibu Kota Melibatkan Swasta

Sebenarnya, Enny menilai, persoalan Jakarta masih bisa dibenahi dan diselesaikan. Ihwal kemacetan, Tokyo pada 1970 juga memiliki masalah yang sama dengan Jakarta. "Tapi mereka punya smart policy, membuat kereta bawah tanah dan sebagainya, kemacetan selesai," tuturnya.

Terkait dengan memindahkan konsentrasi ekonomi ke luar Jakarta, menurut Enny, pemerintah memiliki kebijakan otonomi daerah. Sehingga, kata dia, pemusatan ekonomi di Jakarta bisa didelegasikan ke luar Jakarta. "Masalah banjir, juga ada tools untuk menyelesaikan itu," ujarnya.

Baca pula:
Pemindahan Ibu Kota, Pakar Kota UGM: Kaltim atau Sulbar

Namun, Enny mengakui tak masalah apabila kajian yang komprehensif telah dilakukan dan pilihan terbaik adalah memindahkan ibu kota. "Tapi jangan salahkan kalau ternyata pilihan Jakarta adalah yang terbaik. Tinggal selesaikan saja PR yang ada di Jakarta," kata Enny.

April lalu, Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro untuk mengkaji wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Wacana itu diklaim sudah mencuat sejak era Presiden Sukarno.

Baca:
Pemindahan Ibu Kota Negara, JK: Perlu Waktu 10 Tahun

Menurut Bambang, pemindahan ibu kota ke luar Jawa dipilih mengingat ketersediaan lahan yang lebih memadai. Kendati demikian, Bambang belum menyebutkan secara spesifik di mana lokasi tujuan pemindahan ibu kota negara tersebut. Namun, kemungkinan besar di Kalimantan.

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Berita terkait

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

11 hari lalu

Ekonom Senior INDEF Sebut Indonesia Harus Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel

Meski tidak bersinggungan secara langsung dengan komoditas pangan Indonesia, namun konflik Iran-Israel bisa menggoncang logistik dunia.

Baca Selengkapnya

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

12 hari lalu

Antisipasi Dampak Konflik Iran-Israel, Ekonom: Prioritaskan Anggaran untuk Sektor Produktif

Di tengah konflik Iran-Israel, pemerintah mesti memprioritaskan anggaran yang bisa membangkitkan sektor bisnis lebih produktif.

Baca Selengkapnya

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

43 hari lalu

Ekonom Indef soal Dugaan Korupsi di LPEI: Padahal Ekspor Andalannya Pemerintahan Jokowi

Ekonom Indef, Didin S. Damanhuri sangat prihatin atas dugaan korupsi yang terendus di lingkaran LPEI. Padahal, kata dia, ekspor adalah andalan pemerintahan Jokowi

Baca Selengkapnya

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

43 hari lalu

Imbas PPN Naik jadi 12 Persen, Indef Sebut Daya Saing Indonesia Bakal Turun

Kebijakan PPN di Tanah Air diatur dalam Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Baca Selengkapnya

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

44 hari lalu

Tarif PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Indonesia Paling Tinggi di Asia Tenggara

Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus membandingkan besaran tarif PPN di Asia Tenggara.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

44 hari lalu

Ombudsman Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN sebagai Semangat Anti Kolonialisme

IKN mestinya tidak dijadikan kota multifungsi seperti Jakarta.

Baca Selengkapnya

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

44 hari lalu

Indef: PPN jadi 12 Persen Akan Dorong Kenaikan Harga Bahan Pokok

Indef menyatakan penjual akan reaktif terhadap kenaikan PPN.

Baca Selengkapnya

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

44 hari lalu

PPN Naik jadi 12 Persen, Indef: Pertumbuhan Ekonomi Turun karena Orang Tahan Konsumsi

Indef membeberkan dampak kenaikan pajak pertabambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

57 hari lalu

Ekonom Ungkap Kriteria Ideal Menkeu Pengganti Sri Mulyani: Tidak Yes Man

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti mengungkapkan kriteria ideal Menkeu seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa mendatang.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

58 hari lalu

Terkini: Ramai-ramai tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Harga Bitcoin Tembus Rekor Rp 1 Miliar

Ekonom senior UI Faisal Basri menentang rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya