TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Menteri Bambang Brodjonegoro itu akan segera dilaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, setidaknya ada tiga provinsi yang menjadi alternatif ibu kota. Artinya, pemindahan ibu kota ke Palangkaraya belum final. “Belum pasti di Palangkaraya," katanya di gedung Bappenas, Kamis, 6 Juli 2017.
Tiga provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meski begitu, menurut Basuki, tidak tertutup kemungkinan ke tempat lain.
Basuki menuturkan kriteria tempat yang layak dijadikan ibu kota negara adalah kegiatan ekonomi dengan pemerintahan dapat dipisahkan. Meski ia mengakui pemindahan kegiatan politik dan pemerintahan bukanlah hal mudah.
“Di Jakarta, kementerian ini ada 900 ribu orang. Kalau dipindahkan ke sana, harus disiapkan juga. Tapi kan harus diputuskan juga sesuai dengan kajian Bappenas, akan ditentukan yes or no,” katanya.
Menurut Basuki, diperlukan waktu sekitar 4-5 tahun untuk memindahkan ibu kota karena ada beberapa sistem yang harus diperhatikan dengan detail, di antaranya menyangkut infrastruktur perkotaan, sistem saluran air atau drainase, transportasi, dan jalan raya. "Kalau planning makro kita mau apa kotanya, studi literaturnya dari mana-mana. Brasilia, Washington DC, dan lain-lain,” ucapnya.
