Bela KPK dari Hak Angket, Forum Guru Besar Bantah Ditunggangi

Reporter

Kamis, 6 Juli 2017 20:06 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Dukung KPK Tolak Hak Angket DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Guru Besar Anti Korupsi membantah bila upaya membela Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hak angket parlemen ditunggangi. Juru bicara Forum Guru Besar Anti Korupsi Asep Saefuddin mengatakan adanya kesamaan misi dengan KPK-lah yang membuat para guru besar bergerak.

"Tidak ada golongan siapa pun yang mengarahkan kami," ucap Asep Saefuddin di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 6 Juli 2017.

Menurut Asep, secara moral para guru besar merasa harus bergerak mencegah upaya pelemahan terhadap KPK. Asep yang juga Guru Besar dari Institut Pertanian Bogor itu menyatakan gerakan Forum Guru Besar Anti Korupsi bersifat inisiatif.

Baca: Ray Rangkuti: Hak Angket KPK Gagal Fokus

Lima Guru Besar yang tergabung dalam Forum Guru Besar Anti Korupsi mendatangi Kantor Staf Kepresidenan hari ini. Mereka berbicara dengan Kepala Staf Presiden Teten Masduki selama sekitar satu jam.

Guru Besar yang datang ialah Riris Sarumpaet (Universitas Indonesia), Mayling Oey (Universitas Indonesia), Asep Saifuddin (Institut Pertanian Bogor), dan Sulistiono (Institut Pertanian Bogor). Mereka mewakili 396 guru besar yang bergabung dalam Forum Guru Besar Anti Korupsi.

Simak: Busyro Muqoddas Sarankan KPK Tetap Dingin Tanggapi Aksi Pansus

Dari hasil pertemuan dengan Teten, Asep mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa mengintervensi Panitia Khusus Hak Angket KPK. Sebab, kata Asep, hak angket sudah masuk dalam wilayah parlemen. "Itu memang keputusan DPR. Kalau KPK dipanggil oleh hak angket (Pansus) datang saja," ucap Asep.

Meski demikian Forum Guru Besar berharap kinerja KPK tidak melemah dengan adanya Pansus Hak Angket DPR. Secara khusus, ujar Asep, Kantor Staf Kepresidenan berharap Forum Guru Besar bisa terus memberikan dukungan moral kepada KPK.

ADITYA BUDIMAN

Berita terkait

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

7 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

12 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

21 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

21 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

23 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

1 hari lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya