TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memiliki cara untuk mengubah kondisi pendidikan nasional. Muhadjir mengaku, sekitar satu tahun menjadi menteri, dia sudah memiliki pola untuk memperbaiki sektor pendidikan.

“Saya mulai dari titik yang terpeka, determinan,” katanya di Jakarta Timur, Kamis, 6 Juli 2017.

Muhadjir menilai perubahan harus dimulai dari komite sekolah, yaitu dengan mengubah peran komite sekolah yang harus mandiri.

Baca: Pelajar Telepon Mendikbud Tolak Zonasi di Nunukan, Ini Dialognya

Muhadjir mengakui di sejumlah wilayah masih ada seorang kepala sekolah yang mengajar para murid. Ia berharap kondisi itu ke depan bisa berubah. Kepala sekolah, ujar dia, harus berfokus memikirkan bagaimana cara mengembangkan sekolah dan tidak perlu lagi mengajar.

Selain itu, Muhadjir menilai sekolah tidak boleh gratis. Ia mencontohkan, di Belanda dan Jerman, sekolah pun berbayar. “Intinya, tidak ada sekolah gratis, hanya yang miskin saja gratis, kalau perlu disantuni,” ujarnya.

Muhadjir sangsi apabila ada anak dari seorang bupati yang meminta untuk digratiskan biaya sekolahnya. Ia mengaku sempat berdialog dengan Presiden Joko Widodo perihal sekolah gratis. Menurut dia, sekolah gratis bisa berpotensi merusak pendidikan.

Baca: Soal Polemik Zonasi PPDB Siswa Baru, Mendikbud Muhadjir Menjawab

Dia beralasan, sekolah gratis berpotensi menyebabkan tidak ada pengelolaan yang serius. Dengan demikian, ia menegaskan, sekolah gratis hanya berlaku untuk orang yang tidak mampu.

Muhadjir Effendy menyadari kondisi pendidikan di Indonesia masih belum maju. Untuk itu, ia berkomitmen mengubahnya. “Pasti itu butuh perubahan.” Dan pembenahan itu, ujar dia, harus serentak.

DANANG FIRMANTO