Teror Mabes Polri, Kemendagri: Mulyadi Miliki 2 KTP  

Reporter

Senin, 3 Juli 2017 16:12 WIB

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan A. F memberikan keterangan perihal penemuan 36 E-KTP illegal dari Kamboja. TEMPO/Istman

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrullah mengatakan Mulyadi, pelaku penusukan dua anggota Brimob dalam teror di Mabes Polri, memiliki dua Kartu Tanda Penduduk (KTP). Zudan juga menyebut Mulyadi memiliki dua Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Dia punya dua KTP, KTP Agam dan Bekasi, punya dua NIK dan dia belum rekam KTP-el (KTP Elektronik)," kata Zudan di kantornya di Jakarta, Senin 3 Juli 2017. Karena itulah, kata Zudan, sidik jari Mulyadi tak bisa dicocokkan dengan identitasnya.

Baca: Pelaku Teror di Masjid Falatehan Penjual Parfum di Pasar Roxy

Meskipun begitu, Zudan memastikan hampir 90 persen pelaku penusukan anggota Brimob adalah Mulyadi. Kesimpulan ini didapatkan dari kecocokan nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu dan bapaknya dalam sistem kependudukan. "Jadi ada kaitannya. Data yang sama ketika dia tinggal di Agam dan Bekasi," ujar Zudan.

Dalam serangan teror di lingkungan Mabes Polri, polisi menemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Mulyadi, 28 tahun. Teror di Mabes Polri itu terjadi saat anggota Brimob baru selesai salat Isya berjamaah di Masjid Faletehan. Pelaku yang juga ikut salat, tiba-tiba berteriak "thogut" dan "kafir" sambil mengeluarkan pisau. Dia menyerang dua korban yang paling dekat dengannya.

Baca: Teror di Mabes Polri, Mulyadi Diduga Anggota Jaringan JAD

Mulyadi kemudian lari sejauh 200 meter ke arah terminal Blok M. Polisi melepas tembakan peringatan dan meminta pelaku menyerah. Bukannya membuang pisau, pelaku justru berusaha menyerang polisi. Polisi pun menembak Mulyadi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Inafis Mabes Polri untuk melacak jejaring Mulyadi. Menurut dia, perekaman data e-KTP penting. "Minimal kalau ada apa-apa, minimal sidik jarinya bisa dideteksi. Dia (Mulyadi) awalnya tidak ada," ujar Tjahjo.

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Aksi Teror di Mabes Polri, 2 Anggota Brimob Ditusuk usai Salat Isya




Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

9 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

12 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

50 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

56 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya