Teror di Mabes Polri, Mulyadi Diduga Anggota Jaringan JAD  

Reporter

Senin, 3 Juli 2017 14:15 WIB

Lokasi penusukan dua anggota Brimob oleh seorang pria tak dikenal di Masjid Falatehan, Jakarta, 30 Juni 2017. Div Humas Polri

TEMPO.CO, Jakarta - Mulyadi, 28 tahun, pelaku teror di Mabes Polri yang melakukan serangan kepada dua anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan, diduga merupakan anggota jaringan Jamaah Ansharud Daulah (JAD). Kini polisi sedang menelisik hubungan pelaku teror di Mabes Polri tersebut dengan JAD Bekasi pimpinan Nur Solihin, yang sempat merancang pengeboman Istana Negara tahun lalu.

“Kami sedang menelusurinya,” ujar juru bicara Kepolisian RI, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, ketika dihubungi Tempo, Ahad, 2 Juli 2017, terkait teror di Mabes Polri tersebut.

Baca juga:
Teror di Mabes Polri, Mulyadi Diduga Simpatisan ISIS

Jumat malam lalu, 30 Juni 2017, Mulyadi melakukan teror di Mabes Polri, tepatnya di Masjid Falatehan. Ia menyerang Ajun Komisaris Dede Suhatmi dan Brigadir Satu Syaiful Bakhtiar menggunakan sangkur. Penyerangan berlangsung ketika dua anggota Brimob itu baru saja selesai menunaikan salat isya berjamaah. Akibatnya, Syaiful dan Dede mengalami luka di leher dan wajah, sementara Mulyadi tewas tertembak ketika berupaya melarikan diri.

Baca pula:
Polisi Sebut Teror di Mabes Polri Mirip Teror di Polda Sumut

Berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) yang ditemukan di tubuh Mulyadi, ia adalah warga Cikarang Selatan, Bekasi. Ketika polisi melakukan pengecekan, alamat yang tertulis di KTP itu adalah kediaman kakak dan kakak ipar Mulyadi.

Dalam pemeriksaan polisi, keduanya mengakui bahwa pelaku teror di Mabes Polri itu merupakan Mulyadi saudara mereka. Untuk lebih memastikan hal itu, polisi akan melakukan pengecekan lebih lanjut. “Kami sedang tes DNA pelaku, tapi 75-80 persen itu sudah Mulyadi,” ujar Setyo Wasisto.

HUSSEIN ABRI DONGORAN

Video Terkait:
Aksi Teror di Mabes Polri, 2 Anggota Brimob Ditusuk usai Salat Isya





Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

3 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

16 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

17 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya