Tjahjo Kumolo Ingatkan Kembali Kerja 3 Juli, Jika Bolos...
Selasa, 27 Juni 2017 07:00 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo setelah rapat pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 13 Februari 2017. Tempo/Arkhelaus
TEMPO.CO , Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada semua staf di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk kembali bekerja pada 3 Juli 2017. "Saya meminta eselon I beserta sesditjen atau sekretaris badan agar mengingatkan semua staf di lingkungan Kemendagri dan BNPP bahwa pada 3 Juli 2017 sudah masuk kerja," kata Tjahjo Kumolo , Jakarta, Selasa dini hari, 27 Juni 2017 melalui pesan singkat di grup WhatsApp wartawan Kementerian Dalam Negeri. Baca juga: Tjahjo Kumolo Optimistis 5 Isu Krusial RUU Pemilu Disepakati Tjahjo meminta semua eselon I menegakkan sistem absensi mulai 3 Juli 2017 serta memberikan catatan sanksi administrasi bagi staf yang membolos. "Absensi ditegakkan dengan memberikan catatan sanksi administrasi bagi yang membolos, kecuali sakit," katanya. Baca pula: Menteri Tjahjo Sebut Rencana Pembubaran HTI Sudah Matang Tjahjo Kumolo mengatakan kegiatan pada 3 Juli 2017 diawali dengan apel pagi upacara bendera. Ia yang akan menjadi inspektur upacara. Setelah itu, akan dilakukan acara halalbihalal dengan semua karyawan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri serta serah terima pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri sekaligus pelepasan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Yuswandi Temenggung yang memasuki masa pensiun. ANTARA
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
9 hari lalu
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca Selengkapnya
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
12 hari lalu
Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca Selengkapnya
Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
50 hari lalu
Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca Selengkapnya
AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
56 hari lalu
AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca Selengkapnya
Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca Selengkapnya
Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca Selengkapnya
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca Selengkapnya
Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca Selengkapnya
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
20 November 2023
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main
"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
9 menit lalu
1 jam lalu
3 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
6 jam lalu
8 jam lalu
9 jam lalu
10 jam lalu