Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi serta Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla menggelar open house di Istana Negara, Jakarta, 25 Juni 2017. Open house ini diikuti para pejabat dan masyarakat umum. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Halal bihalal Idul Fitri 1438 H di Istana Kepresidenan diakhiri dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan perwakilan Gerakan Nasional Pembela Fatwa MUI (GNPF MUI). Pertemuan itu digelar di Istana Merdeka.
"Tadi, saat open house, kami lapori Pak Presiden bahwa kawan-kawan GNPF MUI ingin menghadap. Presiden Joko Widodo mempersilakan karena acara hari ini adalah open house," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Ahad, 25 Juni 2017.
Sebagaimana diketahui, GNPF MUI sempat menjadi sorotan selama berbulan-bulan pada akhir tahun lalu. Sebabnya, mereka beberapa kali menggelar aksi Bela Islam yang tujuannya mendesak pemerintah untuk memperkarakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penistaan agama.
Belakangan, GNPF MUI malah menjadi sorotan bukan karena aksi Bela Islam-nya, tetapi karena sejumlah perkara yang menyeret anggota mereka. Misalnya, Ketua GNPF MUI Bachtiar Nasir sempat diduga terlibat kasus pencucian uang. Kasus-kasus itu kemudian memunculkan anggapan dari anggota mereka bahwa ulama tengah dikriminalisasi dan rekonsiliasi dibutuhkan untuk menyelesaikannya.
Pratikno menyampaikan bahwa pertemuan tadi tidak khusus membahas rekonsiliasi yang tengah ramai dibicarakan tersebut. Ia berkata, pertemuan tadi malah digunakan GNPF MUI untuk mendapatkan akses informasi dan komunikasi ke Presiden Joko Widodo.
Mereka pun, kata Pratikno, tak ada niatan buruk apapun dalam pertemuan hari ini. Sebaliknya, mereka malah menyatakan dukungan atas sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo seperti redistribusi aset atau ekonomi umat.
"Presiden pun tadi menyampaikan bahwa ini hanya masalah komunikasi, makanya dibuka komunikasi (dengan GNPF MUI)," ujar Pratikno menegaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua GNPF MUI Zaitun Rasmin menyampaikan bahwa pertemuan hari ini untuk membuka kesempatan rekonsiliasi ulama ke depannya. Meski hal itu tidak dibahas secara teknis, ia menyampaikan bahwa rekonsiliasi diawali dengan komunikasi yang baik.
"Silaturahmi tentu harus ada tujuan-tujuannya. Perbaikan komunikasi kan ke arah sana (rekonsiliasi)," ujar Zaitun.
Terakhir, Zaitun mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo ternyata ingin sekali bertemu dengan GNPF MUI. Namun, berbagai hal menyebabkan pertemuan itu terus tertunda. "Kami tidak pernah berhenti mencari jalan komunikasi. Itu salah satu cara Islam," ujarnya mengakhiri.
