PUSaKO: UUD 45 Tak Hendaki Presidential Threshold

Reporter

Rabu, 21 Juni 2017 16:17 WIB

Ilustrasi pemilu. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Padang - Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai, ambang batas presiden yang diajukan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu inkonstitusional. Sebab, Undang-Undang Dasar 1954 tidak menghendaki adanya atau presidential threshold.

"Konstitusi tidak menghendaki adanya ambang batas pencalonan presiden, seperti dalam pasal 6A (2) UUD 1945. Sehingga tidak bisa diatur dalam undang-undang adanya pembatasan itu," ujar Feri Rabu 21 Juni 2017.

Baca juga: Presiden Jokowi: Konsisten, Presidential Threshold 20 Persen

Pasal 6A (2) UUD 1945 menyebutkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sebelum dilaksanakannya pemilihan umum. Artinya, kata Feri, seluruh partai yang terdaftar sebagai peserta pemiluan umum dapat mencalonkan.

Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan tentang pemilihan umum serentak. Sehingga, tak mungkin menggunakan ambang batas dalam pemilu serentak.

"Usulan pemerintah ambang batas juga bertentang dengan pasal 28 D (3) UUD 1945, yang menyebutkan setiap warga negera berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah," ujar lulusan William and Mary Law School, Virginia, Amerika Serikat.

Masih ada lima isu krusial yang tersisa dalam penyelesaian RUU Pemilu. Selain ambang batas pencalonan presiden, juga ada tentang sistem pemilu, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pembangunan politik negara harus konsisten menuju pada penyederhanaan. Hal ini juga harus dilakukan pada ketentuan presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) sebesar 20 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

"Politik negara ini akan semakin baik harus ada konsistensi, sehingga kami ingin kalau yang dulu sudah 20 persen, masak kita mau kembali ke nol," kata Jokowi dalam siaran pers Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

ANDRI EL FARUQI

Berita terkait

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

39 menit lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

4 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

4 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

5 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

5 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

8 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

10 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

16 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya