Soal Aksi Teroris, Wakapolri Sebut Indonesia Seperti Bom Berjalan

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Sabtu, 17 Juni 2017 04:52 WIB

Wakil Kepala Polri (Wakapolri) yang baru Komisaris Jenderal Syafruddin saat mengikuti upacara pelantikan di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, 10 September 2016. Mantan Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komisaris Jenderal Syafruddin resmi dilantik sebagai Wakapolri melalui Surat Keputusan Nomor 917/IX/2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Syafruddin mengatakan, terkait ancaman terorisme, Indonesia ini ibarat bom berjalan yang senantiasa bisa meledak suatu saat. Apalagi, jika kepentingan politik dibaluti dengan sentimen agama dan sentuhan teknologi.

"Jangan sampai kehinekaan Indonesia ini dimanfaatkan untuk memecah bela NKRI. Karena Indonesia ini ibarat bom berjalan yang dapat meledak sewaktu-waktu," kata Syafruddin di Makassar, Jumat 16 Juni 2017.
Baca :
RUU Antiterorisme, Pakar: TNI Dapat Masuk dengan Kategori Perang
Imparsial: Keterlibatan TNI Tak Perlu Masuk Revisi UU Terorisme

Syafruddin menjelaskan orang luar akan mudah masuki Indonesia jika politik sudah dicampuradukkan dengan sentimen agama. Sehingga bisa memecah keberagaman dan menghancurkan sebuah negara.

Sehingga Syafruddin mengajak seluruh komponen bangsa agar tetap bersatu, jangan sampai demokrasi bablas dan tak terkontrol sehingga dapat goyah. Akibatnya dengan mudah memicu aksi terorisme dan radikalisme.

Menurut Syafruddin, potensi keberagaman dan kebhinekaan selalu memiliki kekuatan positif dan juga negatif jika tak dikelola dengan baik. Beruntung percobaan aksi militan ISIS melalui konflik yang pernah terjadi di Indonesia seperti Maluku, Poso dan Aceh bisa digagalkan.

"Terakhir TNI dan Polri berhasil memberantas kawanan teroris pimpinan Santoso. Karena ISIS di Indonesia sudah menjalar," ucap Syafruddin lagi. Lebih lanjut dia mengatakan, konflik berdarah di Suriah sudah meluas ke aneka penjuru dunia dan menggerogoti wilayah Asia Tenggara, seperti yang terjadi di Filipina.

DIDIT HARYADI

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

8 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

9 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

21 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya