Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara kepada wartawan sebelum memasuki pesawat kepresidenan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, 20 Mei 2017. Presiden Jokowi akan berkunjung ke Riyadh. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan dukungannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tengah polemik pelemahan lembaga antikorupsi itu. Kepada awak media, ia menegaskan, dirinya tak ingin KPK dilemahkan.
"KPK harus kuat dan upaya pemberantasan korupsi tidak boleh melemah. Negara kita masih membutuhkan upaya-upaya luar biasa memberantas korupsi," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Juni 2017.
Tak hanya menyatakan mendukung KPK, Jokowi tidak ingin siapa pun memikirkan cara melemahkan KPK. Sebaliknya, ia meminta siapa pun terus mendukung KPK tetap independen dan kuat memberantas korupsi.
"Dan pemikiran itu harus menjadi landasan kita bersama dalam semua langkah, pembuatan keputusan yang berkaitan dengan KPK. Jangan ada pikiran melemahkan KPK," ujarnya tegas.
Anehnya, meski menyatakan KPK tidak boleh dilemahkan, ia malah tak bersikap perihal hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan penyebutan nama-nama anggota dewan dalam dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Padahal, Ketua KPK Agus Rahardjo sudah memintanya mengambil sikap.
