TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta pemerintah daerah lebih memperhatikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis di wilayahnya. "Desentralisasi di bidang kesehatan belum berjalan dengan baik," kata Yudhoyono dalam sambutannya saat membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke -26 di Istana Negara, Jumat (24/11).Yudhoyono mengatakan, pemda wajib memperhatikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan tenaga medis di daerahnya. Apalagi, kata dia, dalam otonomi daerah pemerintah pusat telah mendistribusikan kewenangan dan pendapatan negara kepada pemda.Yudhoyono meminta Departemen Kesehatan dan pemda untuk membuat sistem yang memberikan kesejahteraan dan kesempatan pengembangan karir kepada tenaga medis yang bertugas di daerah. Perhatian terhadap kesejahteraan tenaga medis, kata dia, bisa berupa perbaikan gaji ataupun pemberian insentif. Presiden menilai perhatian pemda kepada tenaga medis diperlukan untuk mengatasi kurangnya jumlah tenaga kesehatan di daerah.Pemerintah, kata dia, akan membangun sistem serupa dengan yang diberlakukan di TNI. Dalam sistem tersebut, jelasnya, anggota TNI yang bertugas di daerah terpencil sekalipun tetap memiliki harapan untuk mengembangkan karirnya di masa depan.Yudhoyono meminta pembangunan kesehatan seperti rumah sakit modern di daerah juga jangan sampai mengabaikan puskesmas dan akses pelayana kesehatan hingga daerah terpencil. Selain itu, Yudhoyono juga meminta para dokteruntuk mau ditempatkan di daerah karena banyak yang enggan melakukannya. "Boleh tampatkan saya dimana saja asalkan Monas masih kelihatan. Ada yang (bilang) begitu," ujarnya.Sementara itu secara terpisah, Ketua IDI Jakarta Prijo Sidipratomo, mengatakan pemda harus mau memberikan insentif untuk mengurangi ketimpangan jumlah dokter di kota besar dan daerah. Misalnya, kata dia, pemberian subsidi pendidikan kepada mahasiswa kedokteran sehingga ketika lulus mereka mau kembali ke daerahnya.Menurut Prijo ketimpangan pusat dan daerah yang memprihatinkan dalam pelayanan kesehatan juga terdapat dalam hal ketersediaan dokter spesialis. Menurutnya, sepertiga dari 14 ribu dokter spesialis berkumpul di Jakarta.Kondisi itu, kata dia, diperparah dengan minimnya jumlah dokter spesialis. Prijo mengatakan, jika seluruh dokter spesialis dibagi rata dengan 1.300rumah sakit di seluruhIndonesia maka masing-masing hanya mendapatkan dua tenaga spesialis.Padahal, kata dia, setiap rumah sakit minimal harus memiliki tenaga spesialis di biang bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak. Karena itu, Prijo meminta institusi pendidikan untuk mengubah kebijakan masa waktu pendidikan spesialisasi."Pendidikan spesialis di luar negeri itu lima tahun tapi untuk kebutuhan negeri ini jangan diperpanjang dong," ujarnya. Ia mengusulkan pendidikan spesialissasi cukup tiga tahun dulu dan setelah itu bisa ditambah lewatjalan lainnya.Selain masalah pelayanan kesehatan di daerah, Presiden juga mengatakan pembangunan kesehatan di Indonesia masih terhambat masih tingginya angka penderita ataupun korban meninggal akibat penyakit infeksi dan penyakit menular. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, kata dia, juga membuat pembangunan kesehatan terhambat.OKTAMANDJAYA WIGUNA