TEMPO.CO, Jakarta - Ketua UKP PIP (Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila) Yudi Latif mengatakan lembaganya belum mendapat kantor. Namun, dia memiliki bayangan perihal kantor yang ideal untuk unitnya.
"Kalau bisa, saya tidak ingin di lingkungan Istana Kepresidenan," ujar Yudi setelah menemui Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jumat, 9 Juni 2017.
Yudi menjelaskan, dia merasa lingkungan Istana Kepresidenan tidak tepat karena terlalu banyak protokol yang harus dipatuhi. Sementara itu, dia menginginkan kantor yang bisa diakses siapapun dengan mudah.
Hal itu, kata ia, sesuai dengan semangat UKP PIP yang ingin bekerja sama dengan berbagai komunitas pemerhati Pancasila. Berada di lingkungan yang terlalu banyak protokol ditakutkan menghalangi semangat itu."Jadi, saya inginnya kantor di mana bisa diakses dengan mudah oleh komunitas," ujar Yudi.
Yudi mengatakan kondisi yang ideal tak bisa selalu terpenuhi. Oleh karenanya, jika memang tidak bisa di luar lingkungan Istana Kepresidenan, dia akan menerimanya. "Enggak bisa ideal memang. Di mana saja yang tersedia," ujarnya.
UKP PIP dibentuk Presiden Joko Widodo untuk merespons aksi-aksi ormas radikal dan anti Pancasila di Indonesia. Ketuanya dalah Yudi Latif. Lewat UKP PIP, Jokowi berharap nilai-nilai Pancasila berada di dalam semua kebijakan pemerintah dan pendidikan di Indonesia. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tak lagi rentan terpengaruhi paham-paham radikal.
